Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi mengenai implementasi sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS). Rapat tersebut untuk mematangkan sejumlah sistem agar penerapannya dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoli, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Program ambisius ini sebenarnya telah dirancang sejak tahun lalu, namun, peresmiannya sudah ditunda berkali-kali. Terakhir, Presiden Joko Widodo bahkan berjanji akan segera meluncurkan sistem anyar tersebut pekan ini. Namun melihat sisa masa kerja efektif minggu ini akan segera berakhir, peresmiannya kembali diundur pekan depan.

"Iya kelihatannya minggu ini sudah tidak bisa. Ini bolak balik lagi besok. Tadinya bilangnya minggu ini, tapi kayaknya susah," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/6).

Namun demikian, Menko Darmin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak istana agar menjadwalkan peresmian OSS dalam waktu dekat. "Kita tidak tahu (kapan). Tapi kita sudah meminta waktu Presiden. Sudah dikirim surat. Mudah-mudahan dikasihnya kapan ya saya dua hari sebelumnya biasanya sudah tahu," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, hingga kini 50 kabupaten dengan potensi investasi besar sudah siap mengikuti penerapan OSS. Ke-50 kabupaten tersebut telah mengikuti pelatihan OSS yang dibina langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Yang sudah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika pelatihan sudah 50 pemerintah daerah. Cukuplah (tahap awal) 10 persen dari total 500 keseluruhan kabupaten," jelasnya.

Menteri Rudiantara melanjutkan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan dan melatih pemerintah daerah untuk dapat menerapkan OSS. Sehingga, investor tidak lagi direpotkan dengan sejumlah sistem perizinan yang bertele-tele.

"Yang didahulukan itu daerah yang kita lihat potensi investasinya besar dan kelihatannya memang sudah siap. Sekarang siapa yang mau invest di kabupaten Donggala. Pasti ada tapi daerahnya. Realistis tapi bertahap lah. Kita kebagian penyediaan sistem sama ngasih pelatihan," tandasnya.