Merdeka.com - Program pengadaan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 yang digagas paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno banyak ditunggu warga Jakarta.

Cagub pemenang versi lembaga survei, Anies Baswedan, menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).

"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain," terang Anies.

Sebagaimana dilansir dari web resmi Anies-Sandi www.jakartamajubersama.com, properti yang dimaksud dalam program rumah DP Rp 0 ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta.

Sasaran utama dari program ini pun warga Jakarta yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta setiap bulan dan belum memiliki properti sendiri. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.

Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen (15 persen x Rp 350 juta = Rp 53 juta). Hal ini tentu memberatkan. Dengan demikian, DP tersebut tidak perlu dipenuhi oleh konsumen, namun 'ditalangi' oleh pemprov dan konsumen melunasinya dalam cicilannya. Untuk mendapatkan fasilitas ini, konsumen harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Warga DKI Jakarta.

2. Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal.

3. Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulannya di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta, ketika mengikuti program.

Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun (asumsi bunga bank 5 persen untuk FLPP).

Berikut merdeka.com akan merangkum untung rugi dari program andalan Anies-Sandi yang sudah banyak ditunggu realisasinya oleh warga.

Rumah berlokasi di kawasan strategis

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan rumah tanpa Down Payment (DP) bagi warga ibu kota. Sandiaga mengatakan, hunian tersebut dijanjikan bakal berada di lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan transportasi."Tempatnya dekat dengan tempat yang terintegrasi sistem transportasinya dan pasar," kata Sandiaga di Jakarta Utara.Politisi Partai Gerindra ini optimis programnya bisa diimplementasikan. Menurutnya, banyak aset Pemda yang bisa disulap menjadi hunian terjangkau."Tanahnya itu merupakan tanah yang ada dalam lingkungan Pemprov DKI tapi belum bisa kita sebutkan karena itu bisa memunculkan spekulasi daripada kesimpulan tanah," jelasnya.

Berpotensi buat Jakarta bangkrut

Pengamat perumahan dan dosen kelompok keahlian perumahan pemukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai, program tersebut masih belum jelas. Menurutnya, wacana DP 0 rupiah ini belum bisa dikatakan sebagai program perumahan. "Ini hanya seperti gimmick, mencitrakan ingin meringankan cicilan rumah. Programnya belum jelas seperti apa dan berbahaya kalau diterapkan. Hanya seperti cek kosong," kata Jehansyah dalam pernyataannya.Dari segi pembiayaan perumahan, konsep DP 0 persen sulit untuk diterapkan. Apalagi jika disubsidi penuh Pemprov DKI, hal ini dinilai tidak mungkin dilakukan."Sumber dananya juga masih belum jelas. Jika subsidi penuh, Jakarta bisa bangkrut. Kalau pakai sumber dana komersial maka pasti merugikan bank," katanya.

Tanpa uang muka bahayakan bisnis pengembang

Pengembang tak menyetujui dengan program DP rumah nol Rupiah ini. Sebab, Bank Indonesia sendiri telah menerapkan aturan DP rumah minimal 10 persen agar pengembang juga aman dalam bisnis rumah tersebut.Uang muka, bagi penjual, berfungsi untuk memastikan dan menjamin bahwa pembeli akan melakukan proses pembayaran pada bulan-bulan berikutnya dalam skema kredit."Biasanya kalau tanpa DP harganya lumayan bengkak," kata Sales Eksekutif Paradise Resort Ahmad Charist.

Pengusaha siap ikut bergabung

Pengusaha sekaligus bos Lippo Group, John Riyadi mendukung penuh program gubernur DKI terpilih Anies-Sandi soal rumah dengan Down Payment (DP) 0 persen. Menurutnya, rencana ini masih masuk akal dengan harga rumah Rp 350 juta per unit di Jakarta.Jhon menjelaskan, jika pemerintah daerah menyediakan lahan, maka pengembang bisa memimalisir biaya pembangunan. Dia bahkan menjelaskan hitung-hitungan pembangunan rumah."Kalau harga Rp 350 juta itu kita bisa lihat rumah atau apartemen di Singapura dan Hong Kong yang ukurannya 40 meter persegi," katanya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta.Namun demikian, dia mengakui belum ada pembicaraan antara Lippo dan Pemda DKI terkait rencana pembangunan. Tapi, Lippo sendiri tertarik dengan program Anies-Sandi tersebut. "Tertarik, kalau ada program bisa meningkatkan daya beli masyarakat itu baik sekali dan kita akan mendukung."Saat ditanya ide rumah yang akan dibangun model landed atau vertikal, John belum mau bicara banyak. "Saya tidak tahu, mungkin ada ide yang belum terpikir. Ada baiknya dibangun ke atas."

Rakyat bisa dapat bantuan dana subsidi

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil ikut menanggapi janji calon gubernur DKI Anies-Sandi yaitu soal rumah dengan Down Payment (DP) 0 persen. Menurutnya, ini masuk akal dengan menggunakan rekayasa keuangan."Tidak ada yang tidak mungkin, ini bisa dengan rekayasa keuangan," ucap Kang Emil saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta.Dalam pandangan Emil, rekayasa keuangan tak jauh dari filosofi balon. Maksudnya, jika satu sisi ditekan, maka sisi lain akan menggembung."DP tidak ada, bisa saja, (tapi) cicilannya besar, kecuali ada subsidi. Negara punya uang besar untuk diberikan kepada pemohon rumah," katanya.