5 Sikap Tegas Pemerintah Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit oleh Uni Eropa

Kamis, 21 Maret 2019 06:00 Reporter : Siti Nur Azzura
5 Sikap Tegas Pemerintah Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Kelapa Sawit. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kampanye hitam minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) oleh Uni Eropa bukan hal yang baru lagi. Kali ini, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019.

Komisi Eropa menerbitkan kriterianya untuk menentukan tanaman apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan, bagian dari undang-undang Uni Eropa baru untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32 persen pada tahun 2030 dan menentukan apa yang merupakan sumber terbarukan yang sesuai.

Badan Eksekutif Uni Eropa tersebut telah memutuskan bahwa budi daya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan, hal itu berseberangan dengan kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama Malaysia dan Indonesia.

Penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya akan ditutup secara bertahap pada 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030. Biofuel utama adalah bioetanol, dibuat dari tanaman gula dan sereal, untuk menggantikan bensin dan biodiesel yang dibuat dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, kedelai atau rapeseed (canola).

Komisi berkesimpulan bahwa 45 persen dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan. Itu dibandingkan dengan delapan persen untuk kedelai dan satu persen untuk bunga matahari dan rapeseed. Pihaknya menetapkan 10 persen sebagai garis pemisah antara bahan baku yang lebih sedikit dan lebih berbahaya.

Pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima atau akan memveto tindakan tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam menghadapi diskriminatif ini. Mengingat, pemerintah telah melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa CPO Indonesia ramah lingkungan.

Berikut sikap tegas pemerintah melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia.

1 dari 5 halaman

Siapkan 10 poin tanggapan perlawanan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan pemerintah akan menyampaikan 10 poin tanggapan perlawanan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa kepada komoditas sawit nasional agar komoditas ini mendapatkan perlakuan yang setara di pasar komoditas UE.

Langkah ini menjadi tindak lanjut kesepakatan dari 6 Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diselenggarakan pada 28 Februari 2019 lalu. Saat itu, 3 (tiga) negara produsen terbesar minyak sawit dunia yaitu Indonesia, MaIaysia dan Kolombia menyepakati untuk memberikan langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa, yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

"Hal ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujarnya.

2 dari 5 halaman

Menuntut uji ilmiah

Menko Darmin menegaskan, kajian yang mereka lakukan tidak bersifat komprehensif dan transparan. Sumber energi nabati lainnya seperti rapeseed oil dan soyabean oil disebutkan lebih baik dibanding CPO. "Ini kan namanya tindakan diskriminatif," dia menambahkan.

Dia menegaskan pemerintah dengan negara lain sesama penghasil kelapa sawit dengan tegas menolak hal tersebut. Bahkan akan menuntut adanya uji ilmiah yang komprehensif. "Jadi pemerintah menolak apa yang sedang mau dilegalkan melalui delegated itu karena itu adalah menurut kita adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji ya mari kita uji ya," tegasnya.

3 dari 5 halaman

Boikot impor produk Uni Eropa

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah memberi sinyal akan melarang produk-produk asal Uni Eropa. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa.

Menurutnya, hal itu bisa saja berpengaruh terhadap kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun, mantan Menko Polhukam ini menegaskan bahwa kepentingan nasional, terutama petani sawit dan UKM yang terimbas kampanye hitam tetap lebih penting.

"Kita harus punya pilihan hidup ini. Jadi kita juga harus tegas. Kita tidak mau didikte. Jadi orang suka bilang, seolah-olah presiden mau diatur. Sama sekali tidak pernah bisa diatur. National interest kita itu di atas segala-galanya," kata dia, saat ditemui, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).

Meskipun demikian, kata dia, rencana tersebut masih dikaji, sambil melihat perkembangan ke depan. Namun, Indonesia tidak main-main dengan rencana tersebut. "Kita lihat nanti gerak majunya bagaimana. Kalau kau tidak boleh kelapa sawit, mati rakyat kita. Masa kita biarkan," ujar Menko Luhut.

4 dari 5 halaman

Di bawa ke WTO

Menko Darmin mengatakan, pemerintah akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika diskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia diteruskan.

"Kita tidak mau menjelaskan rinci sekarang, tapi pertama yang kita lakukan setelah kita berusaha mengingatkan jangan teruskan, kalau dia teruskan dan Parlemen Eropa memutuskan minggu depan atau 2 bulan lagi, kita akan bawa ke WTO, karena itu forumnya untuk bertengkar. Ini ada apa kok soybean oil dari AS low risk, pembahasannya gimana. K‎ok tiba-tiba CPO yang high risk," tuturnya.

‎Darmin pun menkankan, hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi.

"Presiden RI juga telah menyatakan keprihatinannya pada hubungan perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa jika kebijakan diskriminasi terhadap sawit ini berlanjut," katanya.

5 dari 5 halaman

Tunda kemitraan dengan Uni Eropa

Menko Darmin mengatakan, kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa saat ini ditunda, Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa, yang mendukung tindakan-tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa tersebut.

"Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement)," tandasnya.

[azz]
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini