5 Pro kontra putusan penghapusan aturan larangan pegawai sekantor menikah

Senin, 18 Desember 2017 06:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
5 Pro kontra putusan penghapusan aturan larangan pegawai sekantor menikah Ilustrasi wawancara kerja. ©2014 Merdeka.com/shutterstock.com/Odua Images

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi soal ketentuan larangan perkawinan pegawai dalam satu perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Gugatan teregistrasi nomor perkara 13/PUU-XV/2017 itu diajukan pegawai PT PLN (Persero) yang juga anggota serikat pekerja pegawai PLN dari beberapa area di antaranya Palembang, Jambi, dan Bengkulu.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat.

Majelis hakim mempertimbangkan pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima secara konstitusional.

"Menyatakan frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Arif.

Atas putusan ini, timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

1 dari 5 halaman

Larangan menikah melanggar HAM

Penutupan perdagangan bursa saham 2016. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio menganggap larangan menikah dengan rekan satu perusahaan sama saja pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, pernikahan dengan rekan kerja mestinya diperbolehkan. Asalkan pasangan itu berbeda divisi.

"Boleh (menikah satu kantor), tapi tidak boleh di tempat yang bisa berhubungan. Karena kalau tidak bisa berkoalisi."

Dengan adanya keputusan ini, maka Tito pun bakal menerapkan aturan apabila terdapat anak buahnya yang menikah. "Kalau keputusan MK mana berani saya melawan," tandasnya.

2 dari 5 halaman

Perlu ada aturan baru cegah nepotisme

Ilustrasi pekerjaan. ©2012 Merdeka.com

Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan pemerintah harus tegas menetapkan poin-poin penting saat larangan menikah satu kantor resmi dihapuskan. Hal tersebut, agar dapat menekan potensi nepotisme yang dapat timbul di masa depan.

"Yang jelas, saya menyambut baik keputusan MK ini, asal ada aturan tambahannya yang mengatur prosesnya supaya tidak memunculkan nepotisme. Jadi pemerintah harus benar-benar mengatur poin per poin agar dapat menghindari nepotisme," imbuhnya.

Menurutnya, pegawai yang terikat dalam satu perusahaan bisa tetap bekerja, namun harus diatur bagaimana masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab berbeda.

"Sebenarnya kalau kita melihat aspek positif, selagi perusahaan dapat mengaturnya secara internal. Penempatannya tidak dalam satu divisi atau departemen itu oke-oke saja," jelasnya.

3 dari 5 halaman

Pemberi kerja harus lebih hati-hati

Mencari pekerjaan. ©2012 Merdeka.com

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan larangan perkawinan pegawai dalam satu perusahaan semata-mata untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Terutama menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kan dikhawatirkan kalau ada hubungan keluarga apalagi suami istri, apabila ada kecurangan yang dilakukan bersama akan susah mendeteksinya. Karena bisa terjadi kolusi lah antara suami dan istri. Tujuannya kesana sebenarnya," ungkapnya ketika dihubungi Merdeka.com.

Dikabulkannya gugatan oleh MK, menurut dia, tentu akan membuat pihak perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam penempatan karyawan. Terutama karyawan yang memiliki hubungan perkawinan. "Dengan adanya seperti ini. Tentu perusahaan akan lebih berhati-hati. Pengawasan akan lebih ketat," kata dia.

4 dari 5 halaman

Aturan pelarangan harus segera dihapus

Ilustrasi pernikahan. ©2017 Merdeka.com

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dengan adanya keputusan tersebut maka setiap perusahaan di Indonesia harus segera memberlakukan keputusan ini dengan mencabut larangan pernikahan pegawai sekantor.

"Keputusan MK itu kan langsung berlaku. Dengan demikian pasal tentang ikatan perkawinan sudah tidak berlaku. Kalau ada perusahaan yang tetap memberlakukan itu, artinya mereka melanggar undang-undang," kata Said ketika dihubungi merdeka.com.

Menurutnya, perusahaan yang memberlakukan aturan tersebut khawatir jika ada dua pegawai yang terikat hubungan pernikahan atau sedarah akan mengganggu kinerja. "Karena jumlah karyawan dulu lebih sedikit dari sekarang, sehingga ada kekhawatiran kekurangan karyawan," imbuhnya.

Perusahaan, lanjutnya, baru berhak memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya jika dengan alasan produktivitas, bukan karena pernikahan.

5 dari 5 halaman

Hilangkan diskriminasi pada wanita

Ilustrasi pernikahan. ©Axioo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan keputusan MK ini akan menghilangkan diskriminasi pekerja, khususnya pekerja perempuan. Sebab, jika pegawai perempuan menikah dengan pegawai laki-laki sekantor, biasanya pegawai perempuan yang harus berhenti kerja.

"Keputusan MK ini bagus agar tidak ada diskriminasi kepada pekerja khususnya perempuan," tandasnya.

  [bim]

Baca juga:
DPR sebut pencabutan larangan pernikahan sekantor bisa munculkan nepotisme
Fakta di balik aturan larangan pegawai satu kantor menikah
Efektifkah pengangguran Indonesia terima 'gaji' dari negara?
Pemerintah dorong kinerja industri non migas genjot penyerapan tenaga kerja
Menteri Hanif dorong industri berbenah menyesuaikan era digital
Pemerintah kaji pemberian 'gaji' untuk pengangguran

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini