Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota. Presiden Jokowi optimis pemindahan ibu kota negara akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang.

"Saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan panjang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.

"Sebagai negara besar menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis?" kata Jokowi.

Indonesia harus mencontohi negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Jokowi mencontohkan Korea Selatan memindahkan ibu kota negaranya dari Seoul ke Sejong. Kemudian Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janiero ke Brasilia. Demikian juga dengan Kazakhastan yang memindahkan dari Almaty ke Astana.

"Jadi sekali lagi kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ujarnya.

Pemindahan ibu kota negara menelan biaya yang tidak sedikit. Ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun.

Atas rencana pemindahan ibu kota ini, terdapat pro kontra muncul ke permukaan. Berikut rangkumannya.

Ibu Kota Pindah Saat Kemiskinan Masih Tinggi

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Hafidz Tohir, menanyakan urgensi pemindahan Ibu Kota yang dicanangkan pemerintah. Padahal, menurutnya, kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.

"Kalau kita masih susah kenapa harus pindah Ibu Kota? Kita dipilih oleh rakyat, Presiden juga harusnya kita berpihak kepada rakyat," katanya.

"BPS dengan lantang mengatakan rakyat miskin hidup dengan Rp 11.000 per hari itu cukup, sedangkan naik bis saja sudah butuh Rp 10.000, belum lagi bayar listrik Rp 150.000 per bulan untuk rumah kecil dan keperluan biaya sekolah," tambahnya.

Pemindahan Ibu Kota Dikritik Karena Keuangan Negara Tengah Sulit

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menilai wacana pemindahan Ibu Kota tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, keuangan negara tengah sulit."Di tengah minta untuk mendapatkan anggaran dana sulit, yah pencapaian negara sulit apakah ini masuk akal? Jadi menurut saya sih enggak masuk akal untuk saat ini, kecuali kita ada kelebihan anggaran dana yang memang dipersiapkan dan tempat juga penting dimana," kata Fadli.

Jakarta Tak Lagi Mumpuni

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menuturkan ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta. Salah satunya terkait faktor daya dukung."Banyak sekali, jadi itu salah satunya daya dukung Jakarta. Bukan hanya kemacetan atau banjir, tidak, tapi daya dukungnya sendiri," ungkap dia.Kemudian, dia melanjutkan, faktor persebaran penduduk juga turut menjadi salah satu pertimbangan utama. "Penduduk di Jawa ini kan 57 persen (dari total penduduk Indonesia), di Sumatera 21 persen. Jadi untuk penyebaran juga," sambungnya.Faktor berikutnya, yakni pemerataan pembangunan di Nusantara. Dia menyatakan, berpindahnya ibu kota akan membantu pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang kini tengah diusung pemerintah.

Dunia Usaha Bergairah Saat Ibu Kota Pindah

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menyebut bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan membawa dampak positif, khususnya bagi dunia usaha.Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, otomatis akan menciptakan satu kota metropolitan baru. Kendati demikian, dia mengingatkan tentunya proses pemindahan ibu kota tidak mungkin dapat terwujud dalam waktu singkat."Jadi pemindahan ibu kota ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibu kota itu jangka panjang," kata dia.

Rencana Pemindahan Ibu Kota Dinanti Investor

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut rencana pemindahan ibukota dapat menjadi angin segar dan membawa sentimen positif bagi para investor jika sudah terealisasi.Dia menjelaskan, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 466 triliun atau setara USD 33 miliar dapat menjadi kesempatan bagi para investor. Sebab dana pemindahan tersebut dapat diperoleh dan dipenuhi dari berbagai skema pembiayaan, tidak hanya mengandalkan APBN.Sumber pendanaan pemindahan ibu kota bisa didapat melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), BUMN, dan swasta murni. Hal tersebut tentu akan dipandang sebagai kesempatan emas bagi para investor."Perpindahan ibu kota tentu berpotensi jadi stimulan investasi dalam skala sangat besar. Jadi kalau wacananya proyek USD 33 miliar atau lebih dari Rp 400 triliun tentu jumlah investasi yang sangat besar," ujarnya.