Merdeka.com - Pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium menjadi Rp 7.000 per liter. Hal tersebut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kenaikan ini ditunda.

Kemarin sore secara tiba-tiba pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan penaikan harga Premium bersamaan dengan harga BBM non subsidi lainnya. Premium naik 7 persen dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 di wilayah Jamali. Namun, tak berapa lama pemerintah malah membatalkannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan keheranannya pada sikap plin plan pemerintah dalam menaikkan harga Premium. Padahal, Pertamina dalam dua tahun terakhir selalu rugi dalam menjual Premium karena kesenjangan biaya pengadaan yang lebih besar dibanding harga jualnya.

"Hanya dalam tempo kurang dari satu jam, oleh Menteri Jonan diumumkan pembatalan kebijakan penaikan harga premium. Menurut pandangan saya, hal seperti ini menjadi catatan bagi kami di DPR RI, khususnya Komisi VII atau Komisi Energi," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, M. Ridwan Hisjam.

Pemerintah pun memiliki alasannya sendiri mengapa terkesan 'plin plan' dalam bersikap terkait harga Premium. Berikut rangkumannya.

Sumber: Liputan6

Presiden Jokowi mendengar aspirasi masyarakat

Staf Khusus Presiden, Ahmad Erni Yustika mengatakan ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk menunda kenaikan harga BBM yang menjadi penugasan pemerintah tersebut.

"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan di dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," ujar dia di Jakarta.

Dia menjelaskan, dalam hal kebijakan harga BBM, ada tiga poin yang menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi. Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.

Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar tiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal.

Ketiga, memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil. "Demikian pula fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar," tandas dia.

Pertamina tak siap harga Pertamax dan Premium naik bersamaan

Kementerian BUMN mengungkapkan penundaan kenaikan harga BBM jenis Premium lebih karena belum siapnya PT Pertamina.Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kepastian itu didapat setelah Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan pengecekan langsung ke Pertamina."Jadi bahwa setelah arahan Menteri BUMN setelah dikroscek ke Pertamina, Pertamina belum siap untuk menaikkan Premium karena Pertamax baru naik," kata Harry di Nusa Dua, Bali.

Pemerintah butuh kajian lebih dalam

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Alasannya, pemerintah masih membutuhkan kajian mendalam sebelum menaikkan harga.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Premium belum siap menyesuaikan harga."Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta.Menurut Agung, pemerintah akan mengevaluasi kembali rencana kenaikan harga Premium, sambil menunggu kesiapan Pertamina menaikkan harga BBM jenis penugasan tersebut. "Kita evaluasi lagi ya, Dievaluasi, Pertamina yang minta (ditunda)," tuturnya.

Kenaikan harga Premium lebih banyak beri dampak buruk

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara soal pembatalan rencana kenaikan harga Premium. Dia mengaku telah dilaporkan oleh Menteri Jonan terkait rencana kenaikan ini."Memang pembicaraan dengan Pak Jonan, Pak Jonan bilang Bu coba kita ini deh (naikkan harga Premium) karena tadi pembicaraan ada kenaikan Rp 450. Kemudian saya bicara dengan Presiden," jelasnya.Presiden Jokowi pun langsung meminta rencana kenaikan Premium dibatalkan. "Setelah di-review ini negatif impact untuk inflasi dan untuk daya beli masyarakat yang kecil dan menengah. Sudah, saya instruksikan untuk tidak naik," tandas Menteri Rini.

Pemerintah prioritaskan kenaikan harga Pertamax

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara soal pembatalan rencana kenaikan harga Premium. Dia mengaku kenaikan harga Premium memang telah dibahas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Pertamina.Menteri Rini menegaskan rencana utama kenaikan ditunjukkan untuk jenis Pertamax Series, Dex Series, serta Biosolar Non PSO. Sebab, operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) lain juga telah menaikkan harga. Selain itu, kenaikan harga ini untuk membantu keuangan Pertamina."Tetapi memang penekanan dari awal memang kenaikan Pertamax. Kenaikan itu kan memang kami lakukan. Sehari sebelumnya kita bilang ini harus naik karena kompetitor kita juga sudah naik. Jadi karena itu kita perlu juga," jelas dia.