Merdeka.com - Buruh di Indonesia terus dikritik terkait kualitas dan kinerjanya selama ini. Tidak hanya pengusaha, lembaga dunia pun ikut menyentil kualitas buruh di tanah air. Salah satunya Organisasi Buruh Internasional (ILO).

ILO lebih menyoroti soal produktivitas buruh yang bergerak di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Di Indonesia, mayoritas bisnis bermodal cekak sangat kurang memperhatikan kualitas produk dan mengurangi barang yang tidak lolos uji. Hubungan majikan dan buruh juga banyak yang kurang harmonis.

Direktur ILO untuk Indonesia Peter van Rooij mengatakan, bila hal ini dibiarkan maka upah buruh di sektor UKM akan konsisten rendah.

"Produktivitas UKM masih rendah, menyebabkan rendahnya upah buruh. Di Indonesia, produktivitasnya hanya berkisar 20 persen dibandingkan perusahaan besar," ujarnya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Soal produktivitas buruh Indonesia, Bank Dunia pernah memaparkan data-datanya. Bank Dunia mengumumkan bahwa produktivitas satu orang buruh di Indonesia cuma ekuivalen USD 3.600 per tahun. Lebih rendah ketimbang produktivitas seorang buruh di Malaysia yang mencapai USD 15.800 per tahun.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga selalu angkat bicara jika menyinggung soal kualitas dan produktivitas buruh di dalam negeri. Apindo selama ini konsisten menolak jika upah buruh naik tinggi dengan pertimbangan karena tak sejalan dengan produktivitas. Apindo menyebut bahwa produktivitas buruh Indonesia lebih rendah ketimbang di Vietnam, Myanmar, dan Bangladesh.

Di antara kritikan-kritikan tersebut, buruh membela diri. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menampik tudingan ekonom maupun pengusaha yang menyebut produktivitas buruh di Tanah Air rendah. Merdeka.com mencatat pembelaan buruh ketika dikritik keras soal rendahnya kualitas dan produktivitas mereka. Berikut paparannya.

Mesin perusahaan usang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan produktivitas buruh di Tanah Air rendah lantaran mesin produksi perusahaan sudah usang. Perusahaan padat karya minim investasi infrastruktur produksi.

"Seperti perusahaan garmen dan makanan minuman pakai mesin 1980-an, Vietnam pakai mesin lebih muda, era 1990-2000. Ibaratnya walaupun buruh kerja 12 jam sekalipun, enggak akan terkejar lawan Vietnam," kata Iqbal selepas Seminar Pengupahan Nasional di Jakarta, Jumat (26/9).

Peran buruh penting bagi ekonomi nasional

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ?menyimpulkan, laporan McKenzie Global Institute Economic menyebut buruh berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2005-2010.

"Buruh menyumbang 64 persen produktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap Said.

Terlepas dari itu, dia meminta pemerintah gencar memperbanyak pelatihan kerja guna meningkatkan produktivitas buruh. Selain itu, impor barang modal untuk industri padat karya juga perlu mendapatkan pembebasan bea masuk.

"Itu maksudnya bukan otomatisasi. Yang kami minta mengganti mesin lama dengan mesin 1990-an, supaya standar kualifikasi sama, tapi tidak mengurangi jumlah tenaga kerja," ujarnya.

Kualitas buruh Indonesia diakui negara lain

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, pujian terhadap kualitas buruh di Indonesia sering dia dengar saat bertandang ke luar negeri. Bahkan sanjungan ini dia dapatkan dari para pengusaha asing. Kalau cuma level Asia Tenggara, pekerja lokal kemampuannya termasuk yang teratas.

"SDM kita itu diakui bagus. Kalau padat karya, orang Jepang sering bilang buruh-buruh perempuan kita telaten dan rajin. Buruh Thailand itu sembarangan lho kerjanya, makanya banyak masalah," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/9).

Tak kalah produktif dari buruh China

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, banyak perusahaan asing yang berinvestasi di dalam negeri dan membangun pabrik di Indonesia, jadi indikator untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut percaya akan kualitas dan produktivitas buruh Indonesia.

"Pabrik Panasonic atau Toshiba itu sudah direncanakan dipindah ke Indonesia, artinya produktivitas buruhnya tidak kalah dari China. Jangan lupa juga, Toyota kan memutuskan memindah sebagian produksi sedan ke Karawang," cetusnya.

Produktivitas tanggung jawab pemerintah

Sekretaris Jenderal ?Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menuturkan, akar produktivitas adalah kualitas infrastruktur dan pendidikan bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh.

OPSI menilai alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, gagal meningkatkan taraf pendidikan dan produktivitas buruh. Demikian juga pengusaha yang enggan mengalokasikan keuntungan perusahaannya untuk dana pendidikan dan peningkatan produktivitas buruh.

"Masalah produktivitas adalah tanggung jawab pemerintah dan pengusaha yang selama ini membiarkan produktivitas buruh tetap rendah," tuturnya.