5 Menteri dibombardir soal kesejahteraan Papua hingga Freeport
Merdeka.com - Lima menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hari ini menggelar rapat bersama DPR untuk membahas masalah otonomi khusus Papua. Dalam rapat ini juga akan dibahas mengenai pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dalam aspek perekonomian.
Rapat dimulai sekitar pukul 15.00 yang dihadiri lima menteri yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana. Dalam acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutamo.
Ditemui sebelum rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam rapat ini akan dibahas mengenai kesejahteraan Papua dan menjawab 60 butir pertanyaan mengenai otonomi khusus Papua.
"Kita akan menjawab 60 daftar pertanyaan dari DPR terkait pelaksanaan Otsus Papua dari 2001 lalu. Kita akan jawab mulai dari bagaimana meningkatkan pembangunan dan dan kesejahteraan papua," jelas Hatta.
Selain itu, dalam sidang ini juga akan dibahas mengenai kelanjutan tambang emas Freeport di Papua.
"Freeport masih berjalan, salah satu ditanyakan dimintakan pemerintah provinsi Papua, negosiasi dengan freeport masih berjalan. Tentu kita harus mendengar masalah dengan Papua," tutupnya singkat.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meutya Hafid Bela Prabowo: Menteri Pertahanan yang Pernah Lakukan Rapat Setengah Terbuka
Biasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Sektor Pertahanan Diberi Nilai 5: Tanyakan Menhan
Jokowi menyebut, bahwa hal itu adalah urusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnya