Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan inflasi pada tahun ini ditargetkan sekitar 3±1 persen. Sebab itu, pemerintah dan Bank Indonesia membuat langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi.

Strategi pertama yaitu menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0 persen - 5,0 persen. "Upaya ini dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi Covid-19," kata Menko Airlangga dalam siaran pers, Jumat (12/2).

Selain itu, dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri pada April dan Mei 2021 serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya.

Implementasi strategi tersebut difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antar daerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama antardaerah.

Dia menjelaskan langkah strategis kedua yaitu memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi yaitu melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021. Ketiga yaitu, memperkuat sinergi antar Kementerian dan lembaga dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021.

"Keempat yaitu memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi yaitu melalui program food estate, serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam," ungkapnya.

Lalu kelima yaitu menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Inflasi 3 Tahun ke Depan

Sementara itu dia menjelaskan sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi mampu menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Di mana, pada 2020, inflasi IHK tercatat rendah sebesar 1,68 persen (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1 persen.

"Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai," kata Menko Airlangga.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut juga menyepakati sasaran inflasi 3 tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021. Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar 3±1 persen, 3±1 persen, dan 2,5±1 persen yang akan ditetapkan kemudian melalui PMK.

"Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural," ungkapnya.

Dia menjelaskan pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan bisa semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju," katanya.