5 Kritik keras seputar pembatasan BBM bersubsidi

Kamis, 7 Agustus 2014 07:31 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
5 Kritik keras seputar pembatasan BBM bersubsidi SPBU Abdul Muis. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pemerintah, kemarin, resmi memberlakukan seluruh aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Skema pembatasan ialah, pertama, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak menjual solar subsidi. Kedua, pembatasan jam penjualan solar subsidi terhitung mulai pukul 08.00-18.00. Dia atas itu, SPBU di beberapa daerah dilarang melayani pembelian solar. Ketiga, SPBU yang beroperasi di jalan tol dilarang menjual premium dan solar bersubsidi.

Pembatasan ini disebut sebagai cara menghemat 2 juta kilo liter (KL) kuota BBM bersubsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, dalam menyediakan BBM bersubsidi, pemerintah harus mengeluarkan dana sangat besar.

Selisih besaran biaya produksi BBM bersubsidi dengan harga jual di pasaran dinilai memberatkan. "Kalau membuat premium satu liter biayanya sekarang Rp 12.000. Kita jual ke publik premium Rp 6.500, artinya ada sejumlah 5.500 ditalangi pemerintah. Solar juga begitu ilmunya, solar produksi Rp 12.500 dijual Rp 5.500 itu Rp 7.000 disubsidi," ucap Menteri ESDM Jero Wacik.

Kondisi ini, kata dia, semakin parah karena BBM bersubsidi banyak dinikmati orang kaya. Jero Wacik mengatakan, pemerintah tidak menutup mata masih banyak orang kaya yang menggunakan mobil mewah namun mengisi BBM subsidi.

"Kalau disubsidi terus ini orang kaya masih menikmati. Punya mobil Fortuner, Land Cruiser disubsidi negara itu tak masuk akal," tegasnya.

Akibatnya, kuota subsidi BBM setiap tahunnya hampir selalu jebol dari target yang sudah ditetapkan sejak awal. Kuotanya selalu naik dari tahun ke tahun.

Pada 2010 pemerintah memberikan kuota BBM subsidi sebesar 38,23 juta kiloliter, 2011 naik menjadi 41 juta kiloliter. Kemudian 2013 kuota juga terus naik menjadi 45 juta kiloliter dan 2014 menjadi 46,36 juta kiloliter.

Namun, langkah pembatasan untuk penghematan pemerintah ini ternyata masih mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Apa saja kritik terhadap kebijakan ini? Berikut merdeka.com merangkumnya untuk pembaca.

Baca Selanjutnya: Jokowi anggap pembatasan kebijakan tanpa...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini