5 Kota Ini Pernah Bersinggungan dengan Penetapan Ibu Kota RI

Selasa, 27 Agustus 2019 06:00 Reporter : Siti Nur Azzura
5 Kota Ini Pernah Bersinggungan dengan Penetapan Ibu Kota RI lahan perkantoran ibukota. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Rencana pemindahan ibu kota terus digaungkan pemerintah. Di mana Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah ditetapkan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Dalam sejarahnya, rencana pemindahan ibu kota ini bukan pertama kali dilakukan di Indonesia. Bahkan, sejak zaman penjajahan, Indonesia sudah melakukan pemindahan ibu kota. Tak hanya itu, beberapa kota pun pernah dikaji untuk dijadikan ibu kota baru.

Berikut 5 kota di Indonesia yang pernah bersinggungan dengan penetapan ibu kota negara.

1 dari 5 halaman

Yogyakarta

Pemindahan Ibu Kota pertama terjadi hanya beberapa bulan Indonesia merdeka. Tepatnya pada 4 Januari 1946, Ibu Kota pindah ke Yogyakarta. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Gudeg ini bukan tanpa alasan.

Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer karena masih belum rela Indonesia lepas dari jajahan. Kala itu, keamanan Jakarta sebagai Ibu Kota pun terancam dengan kedatangan tentara Belanda yang membonceng pasukan Sekutu.

Pada 29 September 1945, Jakarta jatuh ke tangan militer Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII selaku penguasa Yogyakarta mengirim orang ke Jakarta untuk membawa usulan agar Ibu Kota pindah ke Yogyakarta.

Usulan itu disambut baik Presiden Sukarno. Kemudian pada 4 Januari 1946 atau kurang lebih enam bulan setelah merdeka, Ibu Kota resmi pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta dikelilingi dua benteng alam, yakni Gunung Merapi di utara dan Samudra Hindia di selatan. Dua benteng alam itu membuat kota ini sulit ditaklukkan.

2 dari 5 halaman

Bukittinggi

Bukittinggi, Sumatera Barat juga sama dengan Yogyakarta pernah jadi Ibu Kota Indonesia pada 19 Desember 1948. Pemindahan ini dilakukan karena Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda karena agresi militer II Belanda menyebut sebagai aksi polisional.

Saat itu, Presiden Sukarno yang seolah kebakaran jenggot memilih Bukittinggi sebagai Ibu Kota Indonesia di masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sebab, di Bukittinggi ada Sjafrudin Prawiranegara yang memang disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin pemerintahan tertangkap.

Sama seperti Yogyakarta, Bukittinggi juga dikelilingi oleh benteng alam. Ada Gunung Marapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat. Benteng-benteng alam ini tentu dapat melindungi Ibu Kota sekaligus pertahanan dari serangan militer musuh.

3 dari 5 halaman

Bireuen

Kemudian ada nama Bireuen, Aceh. Kota ini juga pernah dipilih sebagai Ibu Kota Indonesia pada tahun 1948. Kota ini dipilih karena dianggap relatif aman. Apalagi secara geografis, Bireuen juga dikelilingi perbukitan yang menjadi benteng alam untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan musuh.

Meski begitu, Bireuen menjadi Ibu Kota hanya seminggu. Selama seminggu itu, sejak 18 Juni 1948, seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan tetap dijalankan dan dipusatkan di jantung kota.

Selama itu, Presiden Sukarno menginap di kediaman Kolonel Hussein Joesoef di Bireuen. Dari rumah itu pula Sukarno atau Bung Karno mengendalikan roda pemerintahan.

4 dari 5 halaman

Palangka Raya

Sebelum digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi, rencana pemindahan ibu kota pernah digaungkan oleh Presiden Soekarno. Nama Kalimantan Tengah sudah disebut akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara pada tahun 1950-an.

Meski belum ditemukan bukti sejarah yang berisi pernyataan Sukarno tentang Palangka Raya bakal menjadi ibu kota negara, namun pemindahan itu kerap disebut oleh menteri-menteri Soekarno.

Meski demikian, niat Soekarno saat itu pupus lantaran perhelatan Asian Games pada 1962. Padahal, desain ibu kota di Palangkaraya telah dibuat dan Soekarno pun sudah meninjau daerah tersebut sebagai tindak lanjut.

"Namun tahun 1960-an ada yang menyebabkan ada hal yang membuat menangguhkan karena ada tawaran mengadakan Asian Games," kata Sejarawan Asvi Warnam dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

5 dari 5 halaman

Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara (IKN) baru. Kedua wilayah itu punya potensi masing-masing untuk mendukung kawasan IKN.

Kabupaten PPU berdiri 10 April 2002 dengan luasan wilayah 3.333 kilometer persegi, dan mempunyai empat kecamatan meliputi Sepaku, Penajam, Babulu dan Waru. Sampai tahun ini, PPU punya jumlah penduduk sekitar 160 ribu jiwa.

Sementara itu, Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai kabupaten pada 1959 dengan luasan 27.263 kilometer persegi. Hingga saat ini, punya 18 kecamatan dan 225 kelurahan, dengan jumlah penduduk 655.127 jiwa pada tahun 2015.

Ibu Kota Kutai Kartanegara bernama Tenggarong, pernah menyandang kabupaten terkaya di Indonesia di masa kepemimpinan Bupati Syaukani Hasan Rais. Sebagian besar wilayah berada di pesisir seperti Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Anggana serta Kecamatan Muara Badak yang kaya migas. [azz]

Baca juga:
Ridwan Kamil Dukung Pemindahan Ibu Kota Indonesia
Politikus Gerindra Nilai Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup dari APBN
Kemenkeu Beberkan Rincian Alokasi Anggaran Pemindahan Ibu Kota Baru
Profil Ibu Kota Negara Baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
Indef: Masalah Banjir dan Macet Jakarta Tak Akan Selesai dengan Pemindahan Ibu Kota

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini