5 Keluhan investor pada iklim investasi Indonesia, salah satunya aturan capai 43.000
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memaparkan lima keluhan utama investor yang menanamkan modal di Indonesia. Keluhan utama para investor adalah regulasi yang kerap berubah.
"Ada sekitar 43.000 peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi lebih dahulu. Mungkin kompetensi kita dalam membuat kebijakan perlu diperbaiki," kata Tom, sapaan akrab Thomas Lembong, seperti dikutip Antara dalam acara "Investment Outlook" terkait perkembangan kawasan industri terintegasi di Jakarta, Selasa (10/10).
Mantan Menteri Perdagangan itu menjelaskan keluhan selanjutnya adalah mengenai pajak. Menurut dia, pajak bukan sekadar tanggung jawab Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, melainkan tanggung jawab bersama.
"Ini tanggung jawab kita bersama, untuk bagaimana membangun sistem dan budaya perpajakan yang 'fair' (adil). Jadi beban pajak jangan ke sektor industri saja," katanya.
Keluhan berikutnya, lanjut Tom, adalah mengenai izin kerja terutama bagi warga negara asing. Selain itu, urusan lahan yang perizinannya memakan waktu lama juga menjadi keluhan lainnya.
"Di banyak pemerintah daerah, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu bisa bertahun-tahun. Keluhan terakhir yakni soal infrastruktur yang dikeluhkan terlalu banyak digarap BUMN. Yang ini baru belakangan muncul," tuturnya.
Tom menuturkan minat investasi di Indonesia begitu tinggi terutama setelah kenaikan peringkat Indonesia oleh lembaga riset dan pemeringkat dunia masuk kategori laik investasi.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang gencar dilakukan juga, tambah dia, ikut mendukung tingginya minat investasi. Dia bahkan menyebut pembangunan infrastruktur dalam lima tahun belakangan justru lebih banyak dibanding pembangunan pada 15 tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Tom mengkhawatirkan aspek perangkat lunak seperti regulasi dan sumber daya manusia yang harus juga mendukung minat investasi investor. "Ini juga penting untuk membuat suatu kawasan bisa naik kelas sehingga bisa tetap menarik minat investasi," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaTerima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu Berjalan Sukses, Jokowi Ingin Investor Lebih Banyak Tanam Modal di Indonesia
Diakui Jokowi, banyak investor yang memilih untuk menunggu untuk berinvestasi di Indonesia saat pemilu 2024 berlangsung.
Baca SelengkapnyaProses Izin Investor Asing Lama, Begini Penjelasan Badan Otorita IKN Nusantara
Terdapat 8 proses yang perlu dilalui oleh investor sebelum memulai berinvestasi di IKN.
Baca Selengkapnya4 Negara yang Paling Banyak Berminat Investasi di IKN Nusantara
Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun
Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaRayu Investor Tanam Modal, Menteri Trenggono Janji Bagi-Bagi Insentif Buat Pengusaha
Dia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca Selengkapnya