Merdeka.com - Indonesia diambang krisis perumahan. Pasalnya, sejauh ini, Indonesia masih mencatat kekurangan perumahan atau backlog sebesar 13,6 juta rumah.

Indonesia Property Watch meminta pemerintah memanfaatkan aset BUMN untuk program perumahan rakyat. Seiring dengan target pemerintah membangun satu juta rumah setiap tahun.

Data Indonesia Property Watch menunjukkan, diperkirakan masih terdapat sekitar Rp 590 triliun atau sebesar 18 persen dari total aset BUMN merupakan aset yang belum dimanfaatkan atau yang masih mempunyai permasalahan.

Dengan aset sebesar itu, paling tidak terdapat 60.000 hektar tanah milik BUMN yang nganggur dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kerakyatan. "Aset yang 'idle' (terlantar) milik BUMN dapat menambah ketersediaan bank tanah untuk rumah rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.

Pengamat properti, Panangian Simanungkit, mengatakan bila pemerintah tidak mampu mencari solusi atau terobosan untuk menyediakan RSH dan Rusunami bagi kalangan bawah, maka ketegangan dan kecemburuan sosial sewaktu-waktu berubah wujud menjadi kerusuhan sosial.

Selain itu, aturan kepemilikan Rusunami yang notabennya untuk masyarakat menengah ke bawah justru dinikmati masyarakat kaya. Ini juga harus diselesaikan dan dicarikan solusi.

"Kepemilikan Rusunami sebenarnya hanya boleh dijual oleh pengembang kepada masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal, dengan batas penghasilan maximum Rp 5,5 juta per bulan," katanya.

Pemerintah sendiri mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah perumahan ini. Apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Beri subsidi bunga KPR

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah memastikan memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan minim agar dapat menempati tempat tinggal layak. Dari sisi bunga, perbankan menetapkan suku bunga KPR antara 11-12 persen per unit, namun masyarakat hanya dibebani bunga KPR sebesar 5 persen. Sisanya ditanggung pemerintah."Pemerintah akan mensubsidi uang mukanya dan bunganya. Harga dari pemerintah itu Rp 140 juta per unit. Dicicil antara 10-15 tahun. Bunga konsumen itu hanya bayar 5 persen saja," ucap JK.JK sendiri menetapkan besaran angsuran tidak boleh lebih dari 30 persen pendapatan masyarakat yang layak mendapatkan fasilitas rusunami tersebut.

Bangun 1 juta rumah per tahun

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK optimistis target pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat miskin per tahun bisa tercapai. Itu untuk mengejar kekurangan pasokan atau backlog saat ini mencapai 13 juta rumah."Ini proyek besar untuk mengatasi backlog itu. Setelah kita hitung itu sangat mungkin dan harus kita lakukan," tutur JK, Jakarta.Pemerintah menyebut proyek pembangunan satu juta rumah bakal dimulai April 2015. Mundur dari rencana sebelumnya, Maret 2015."Detilnya belum bisa saya sampaikan karena masih proses," kata Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Syarif Burhanudin.

Beri bantuan kredit rumah buruh

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn siap membantu para pekerja di 4 Provinsi Indonesia untuk membangun rumah mereka.Bantuan pembangunan rumah ini untuk para pekerja itu agar lebih baik produktivitasnya, karena tempat tinggal mereka dekat dengan pabrik. Elvyn menyebutkan anggaran untuk pembangunan rumah berupa uang muka sebesar Rp 200 miliar. Untuk pembangunan 1 lokasi persyaratannya minimal 500 unit."Kita persyaratannya satu lokasi itu minimal 500 unit. Alokasi anggaran Rp 200 miliar, nanti tergantung para pekerja yang mau ambil kredit di mana, kita gunakan anggaran itu," jelasnya.Elvyn mengatakan para pekerja dapat mengambil kredit yang berbunga sangat rendah. Untuk plafon kredit uang muka dapat mencapai Rp 50 juta.

Janji sediakan rumah murah di perbatasan

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada 50 daerah perbatasan negara yang akan difokuskan dalam pembangunan infrastruktur termasuk membangun perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil golongan 1 dengan total 300 ribu unit. Selain itu, lanjut dia, Kementerian PU dan Pera bakal membangun pengairan atau irigasi yang akan dimulai pada tahun depan."Isu perbatasan semakin kuat. Ada 50 titik dari 180 titik yang kurang infrastruktur dan pengairan. Itu kan pekerjaan PU dan Pera, untuk itu saya datang kesini. Kami juga ada kesepakatan bahwa PU akan bangun infrastruktur di daerah-daerah itu," ujar Tjahjo saat ditemui di Kementerian PU dan Pera, Jakarta.Tjahjo menegaskan 50 titik di daerah perbatasan tersebut berada di Papua, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Ke-50 daerah tersebut saat ini dinilai paling parah dalam pembangunan infrastruktur dan belum tersentuh pembangunan infrastruktur dari pemerintah."Pokoknya itu yang paling parah. Infrastrukturnya jelek," kata dia.

Perbanyak pembangunan rusun

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kondisi Jakarta, lebih bagus dibandingkan Singapura maupun Tokyo, kalau dilihat dari hunian. Di Jakarta, ada kawasan hunian mewah. Tetapi, pembangunan rumah tidak merata."Pembangunan rumah bagi kita itu sangat penting, karena rumah itu adalah salah satu bangunan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan properti bagi REI itu sendiri juga sangat penting untuk menyediakan perumahan."Dia mengatakan salah satu cara agar ada pemerataan, tingkat hunian di Jakarta harus dibangun secara vertikal. Jakarta walaupun ada hunian mewah, merupakan salah satu kota terkumuh dari tiga kota lainnya di Asean. "Jakarta sekarang punya anggaran 70 triliun APBD justru itu tidak membuat hal yang sulit buat infrastruktur, berbeda dengan Medan, Makassar, dan lainnya," tuturnya.