Merdeka.com - Pemerintah membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi jabatan penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan, formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis Keimigrasian. "Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer," ujar Menteri Asman.

Sebelum mendaftar, berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah hal yang pembaca musti perhatikan.

Pendaftaran mulai dibuka 1 Agustus

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus.Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan Seleksi kompetensi bidang (SKB). Informasi mengenai rekrutmen CPNS ini dapat dilihat di situs a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.idb. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.idc. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum. mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun. mahkamahagung.go.id/d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Waspadai penipuan, seleksi tidak dipungut biaya

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menjamin seleksi CPNS ini akan dilaksanakan secara bersih, adil, objektif, transparan, dan tidak dipungut biaya."Saya tegaskan agar masyarakat atau calon pelamar tidak mempercayai apabila ada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam penerimaan CPNS tersebut dengan keharusan-menyediakan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya," ungkapnya di Kementerian PAN-RB, Jakarta.Setelah selesai ujian, perserta akan langsung mengetahui nilainya. "Jangan mau menjadi korban percaloan," pungkasnya.

Formasi di KemenkumHAM terbesar untuk sipir penjara

Jika dilihat dari total 17.526 formasi yang disediakan khusus untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, formasi untuk penjaga tahanan sangat besar yakni 14.090. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan jumlah 14.090 formasi untuk penjaga tahanan tersebut adalah jumlah minimum yang dapat disediakan oleh Kementerian PAN-RB.Diketahui dalam penerimaan CPNS 2017 formasi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjumlah 17.526 untuk 21 jabatan dengan perincian, 14.090 untuk Penjaga Tahanan dengan kualifikasi SLTA Sederajat yang menguasai komputer, 2.278 untuk Analis Kemigrasian dengan kualifikasi Sarjana/S1, 1.248 untuk 19 jabatan teknis lain dengan kualifikasi Sarjana/S-1 dan D-III.

Ada formasi khusus untuk putra Papua dan lulusan terbaik

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan pihaknya juga menyediakan 301 formasi khusus untuk pelamar asal Papua dan Papua Barat. "Putra-putri terbaik Papua dan Papua Barat sejumlah 301 orang," ungkapnya di Kementerian PAN-RB, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, lowongan PNS juga dikhususkan bagi para pelamar yang memiliki prestasi gemilang di bangku kuliah. "Termasuk untuk putra-putri lulusan terbaik (Cum Laude) sebanyak 468 orang," katanya.

Calon hakim lewati seleksi berlapis

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan khusus untuk 1.684 calon hakim MA yang lolos seleksi, nantinya akan menjalankan pendidikan tambahan. Pelamar akan diseleksi kembali di tahap pendidikan."Calon hakim itu kan pendidikan dulu kemudian lulus apa tidak di pendidikan itu," ungkapnya di Kementerian PAN-RB, Jakarta Pusat."Jadi kita rekrut dulu. Jadi hakim itu ada lagi sekolahnya, ada lagi pendidikannya" jelas Menteri Asman.