Merdeka.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu pendorong pembangunan sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. BUMN besar akan menjadi penyumbang signifikan terhadap pembangunan.

Ekonom Dawam Rahardjo menceritakan perusahaan pelat merah di China, Malaysia dan Singapura menjadi contoh sukses mengenai peran BUMN.

Malaysia, negara tersebut dinilai sangat sukses memajukan BUMN-nya untuk menyejahterakan rakyat. Mereka mempunyai strategi mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya, di mana masyarakat Malaysia dipinjamkan permodalan dan dipinjamkan tanah untuk menanam sawit. Hal ini cukup memajukan ekonomi rakyatnya.

Perusahaan pelat merah di China, menurut Dawam, di sana terjadi fenomena yang sangat luar biasa. China sangat menjaga BUMN mereka dan tidak mau memprivatisasi perusahaan negara. Akhirnya, China bisa terus maju dan hampir melampaui ekonomi Amerika Serikat.

Terakhir menengok BUMN di Singapura, Dawam menceritakan di mana perusahaan pelat merah di negara singa itu digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kekayaan negara. Singapura melalui BUMN-nya terus mengembangkan industri yang meningkatkan kekayaan negaranya yang kecil.

Melihat contoh sukses BUMN ini menjadi wajar jika pemerintah sebisa mungkin ingin memajukan perusahaan miliknya. Bagaimana kabar BUMN akhir-akhir ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Jokowi ingin punya pimpinan BUMN pekerja asing

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal."Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Antara di Istana Merdeka, Jakarta.

DPR perlambat proses BUMN melantai di bursa

Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Ini dilakukan untuk BUMN mendapatkan modal jangka panjang dan membuatnya lebih transparan dan akuntabel.Namun, dia juga mengungkapkan bahwa proses IPO untuk BUMN ini cukup lama. Sebab, membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dulu."Tapi kita berharap agar masyarakat dapat memaklumi jika realisasi pencatatan saham perdana (IPO) perusahaan BUMN membutuhkan proses yang lama. Karena harus melalui persetujuan dari DPR," jelas Wapres JK di Gedung BEI, Jakarta.

Baru sedikit BUMN menjadi peserta Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa prihatin melihat kepatuhan wajib pajak (WP) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membayar pajak. Sebab, dari 701 WP BUMN yang terdaftar di Indonesia, baru 28 WP yang mengikuti Tax Amnesty.Dari 28 wajib pajak BUMN tersebut, total nilai tebusan yang terkumpul hanya Rp 13,01 miliar, dengan rata-rata tebusan Rp 464 juta."Dari 701 WP BUMN baru 28 WP yang ikut Tax Amnesty. Agak memalukan. Nilai tebusan hanya Rp 13 miliar. Saya sampai bertanya apa benar ini miliar? Tapi benar. Mungkin BUMN kita sudah tidak ada harta yang perlu dideklarasikan lagi. Kita lihat dari sisi positif, semoga begitu," kata Menkeu Sri di gedung Pertamina Pusat, Jakarta.

BUMN tak signifikan beri pajak ke negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kesal dengan data kepatuhan wajib pajak dari petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih rendah. Bahkan, baru sedikit dari BUMN beserta petingginya yang mengikuti Tax Amnesty.Padahal, selama ini pemerintah telah memberikan banyak suntikan modal kepada BUMN di Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemberian tersebut tidak diseimbangkan dengan pembayaran pajak."Saya mulai jengkel karena ada yang salahkan direksi lama. Padahal, ada PMN lebih Rp 160 triliun dalam 2 tahun. Itu seharusnya bisa berikan 3 hingga 4 kali lipat kepada negara sehingga saya tidak masukkan ke dalam sumur yang bolong," kata Menteri Sri di Jakarta.

BUMN tambang kerap dianggap UKM

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, salah satu alasan holding dilakukan karena belum optimalnya pengolahan nilai tambah atas mineral, tidak meratanya sumber daya alam mineral di wilayah Indonesia, keterbatasan kemampuan pendanaan investasi terkait hilirasi dan industri pertambangan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh pihak asing.Lebih parahnya lagi, BUMN tambang di Indonesia tidak mendominasi industri pertambangan di dalam negeri. Sebagian industri tambang utama yang beroperasi di Indonesia dikuasai oleh korporasi dengan pemilik dari luar Indonesia."Seperti pertambangan kita padahal begitu besar. Sebagai negara yang punya tambang. Perusahaan-perusahaan tambang (BUMN) ini kecil-kecil semua. Kalau dilihat dari pemain dunia, masih kecil-kecil banget. Sedih gitu, sedih," ujar Rini dalam sela-sela kunjungan kerja di Tegal, Jawa Tengah.Bahkan, lanjutnya, perusahaan tambang di dalam negeri dianggap seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Oleh sebab itu, melalui holding ini pemerintah berharap bisa mendongkrak kemampuan perusahaan tambang dalam negeri sehingga tidak lagi dianggap sebagai UKM.