Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (JK) berencana akan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta. Pemerintah ingin pemindahan pusat pemerintahan ini dapat menekan ketimpangan ekonomi daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menceritakan dirinya telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan pusat pemerintahan. Menurutnya, presiden meminta kajian rencana ini lebih mendalam.

Selain itu, lokasi pusat pemerintahan baru haruslah mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia. "Arahan presiden itu lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Rencana pemindahan ibu kota sebenarnya bukanlah wacana baru. Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Terakhir, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali merencanakan akan memindahkan ibu kota. Presiden SBY kala itu mengaku mengaku kagum dengan pemerintah Kazakhstan yang sukses memindahkan ibu kota ke Astana. Penempatan dan tata kota yang dibangun membuat seluruh bangunan tertata rapi serta sesuai dengan rencana pemerintah.

Kali ini merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta terbaru dan unik dari rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Istana negara bisa tidak mewah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengakui saat pusat pemerintahan pindah akan dibangun sebuah istana negara baru. Nantinya, istana negara baru tidak harus mewah."Istana kan tidak harus mewah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.Menteri Bambang menegaskan, yang dibutuhkan dalam istana negara, ialah rumah tinggal dan kantor presiden. Menteri Bambang menekankan bahwa pemerintah tidak ingin rencana pusat pemerintahan ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Yang penting ada rumah tinggal dan kantor presiden," tuturnya.

Pindah butuh waktu hingga 5 tahun

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan."Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Cari alternatif selain Palangka Raya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, membenarkan bahwa Palangka Raya merupakan kawasan yang diusulkan menjadi pengganti Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, pemerintah saat ini masih mencari alternatif lokasi lain. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.

Pindah demi ekonomi daerah

Pemindahan pusat pemerintahan, menurut Menteri Bambang Brodjonegoro, untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Di mana, saat ini, Pulau Jawa penyumbang 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia."Pokoknya itu tergantung niat kita. Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Salah satunya kita belajar dari kasus Brazil di mana pemindahan kota ke Brazilia paling tidak lebih menyeimbangkan antara pantai timur Brazil dan pedalaman di Amazon," tuturnya.

DPR mulai seriusi rencana pindah

Komisi XI DPR memastikan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pertemuan ini untuk membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ihwal pemindahan ibu kota negara."Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta.