5 Aturan main Jokowi buat menteri, kepala daerah dan bos BUMN

Merdeka.com - Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah satu bulan lebih menjalankan roda pemerintahan sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam sebulan terakhir, rakyat disuguhi pelbagai kebijakan dan sepak terjang Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran kabinetnya.

Jokowi dan JK sapaan akrab keduanya, punya cara dan aturan main sendiri yang harus dijalankan kabinetnya, termasuk hingga jajaran pemerintah daerah dan pejabat perusahaan BUMN. Intinya soal penghematan anggaran.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui, saat ini kabinet kerja sedang melakukan penghematan besar-besaran anggaran negara. Termasuk ke pemerintah daerah dan perusahaan BUMN.

Saat pertemuan dengan para Gubernur seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga memangkas anggaran kegiatan nonprioritas. Salah satunya anggaran perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp 41 triliun pada 2015.

Merdeka.com mencatat aturan main yang diinstruksikan Jokowi-JK bagi para menteri, kepala badan dan lembaga, hingga pemerintah daerah serta bos BUMN. Berikut paparannya.

Pakai e-perjalanan dinas

Pemerintahan Jokowi-JK membatasi perjalanan dinas di tingkat kementerian, badan, hingga pemerintah daerah. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah juga bakal memantau efektivitas perjalanan dinas pejabat lewat jaringan elektronik. Dengan sistem ini, pihaknya bisa mengetahui hasil dari perjalanan dinas dilakukan pejabat.

"Kita juga akan gunakan e-perjalanan dinas, ketahuan siapa pergi apa hasilnya."

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas terpangkas bakal dialihkan untuk membiayai sektor produktif. "Nanti penghematan semua ini kita alokasikan untuk infrastruktur, pembiayaan untuk nelayan, mesin kapal, mesin pendingin," katanya.

AC 24 derajat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara.

Isinya instruksi penghematan energi. Salah satunya penggunaan lampu dan peralatan listrik hemat energi, mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan, serta menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya matahari masuk.

Surat itu juga mengatur penggunaan pendingin ruangan dengan suhu pendingin ruangan paling rendah 24 derajat celcius. Penggunaan telepon, air, alat tulis kantor (ATK), dan penggunaan kendaraan dinas yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan dinas saja.

Batasi rapat di luar kantor

Surat itu juga mengatur penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai, penghematan dilakukan dengan cara membatasi perjalanan dinas, membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor, membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan, dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, para pejabat kementerian akan melakukan rapat di gedung Kementerian masing-masing. Karena bagaimanapun juga, rapat di hotel akan mengeluarkan anggaran besar.

"Kalau ada di gedung kita sendiri. Jangan ada penghematan besar tapi rapat-rapat di hotel-hotel," ucapnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago menegaskan, pihaknya setuju tidak ada rapat kementerian di hotel. "Bagus, hilangkan rapat di hotel," ungkap Andrinof.

Makanan tradisional di setiap rapat

Presiden Joko Widodo melalui Menteri PAN-RB Yuddy Crisnandi menginstruksikan mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan. Caranya dengan menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan atau rapat.

Gunakan pesawat kelas ekonomi

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga ogah menggunakan penerbangan kelas bisnis untuk perjalanan dinas. "Saya sudah biasa di kelas ekonomi," ucap Puspayoga.

Menteri BUMN Rini Soemarno ikut membuat kebijakan. Dia berencana melarang para direktur perusahaan BUMN menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis. Jadi mau tidak mau para direktur jika ingin melakukan perjalanan dinas harus menggunakan penerbangan kelas ekonomi.

"Saya akan buat surat imbauan bahwa semua (direksi, pejabat) harus ekonomi," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/11).

Rini mengaku punya alasan kuat mengeluarkan aturan anyar ini. Salah satunya agar tidak terjadi pemborosan anggaran. "Naik ekonomi, sama saja rasanya biar tidak ada pemborosan dan kita harus bisa melakukannya itu," jelas dia.