Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan pada akhir pekan ini semua kendaraan kementerian dan mobil operasional BUMN sudah dipasangi stiker larangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. BPH menargetkan pemasangan 46.000 stiker.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng mengakui keterlambatan pemasangan striker dari jadwal 1 Juni lalu, akibat keterlambatan proses cetak di percetakan. "Per hari ini dari minggu kemarin sudah tercetak 21.000," katanya di Jakarta Kamis (7/6).

Andi mengatakan lembaganya telah menginformasikan kepada seluruh SPBU jika ada kendaraan dinas berpelat hitam seperti kendaraan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 untuk tidak dilayani pembelian premium.

Dia mengaku pihaknya tidak mengetahui apa sanksi yang diberikan pada pegawai yang masih minum premium. "Kan plat hitam ada berakhiran RFS dan RFQ, lalu pemerintah daerah PQ dan HQ, itu bisa ketahuan kok dan sudah informasikan kepada seluruh SPBU," katanya.

Dia menargetkan hingga akhir pekan ini semua stiker bisa terpasang di seluruh kendaraan dinas dan BUMN. "Diharapkan Sabtu ini selesai," pungkasnya