4 Strategi Pemerintah Cegah Warga Desa Terdampak Inflasi
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, empat mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Diharapkan warga desa tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok.
"Jadi, antisipasi kalau terjadi inflasi maka tugas kita pada level desa adalah memitigasi dampak inflasi," kata Menteri Abdul Halim dalam Konperensi Pers: Dana Desa Tangani Inflasi dan Krisis Pangan, Jumat (2/9).
Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, di antaranya pertama, melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, perempuan kepala keluarga, berpenyakit kronis/menahun, dan kelompok marjinal lainnya.
Kedua, penyaluran BLT Dana Desa kepada warga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya.
Ketiga, penyaluran Dana Bergulir Masyarakat oleh BUM Desa Bersama LKD kepada warga miskin dan miskin ektrem. Keempat, program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola.
"Saya ingatkan kepada seluruh kepala desa, pemanfaatan dana desa dilaksanakan dengan cara swakelola jangan dipihak ketigakan, karena dengan swakelola akan berdampak pada mitigasi dampak inflasi," ujarnya.
Prosedur Pemanfaatan Dana Desa
Adapun prosedur pemanfaatan dana desa, kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa diputuskan dalam musyawarah desa khusus dan dimasukkan ke dalam APB Desa.
Kemudian, dilakukan melalui musyawarah desa khusus dihadiri pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perempuan, golongan miskin, dan kelompok marjinal lainnya.
Prosedur selanjutnya, dalam hal APB Desa belum dapat digunakan, musyawarah desa khusus dapat memutuskan dana talangan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa.
Lebih lanjut, Menteri Desa menyampaikan rincian pemanfaatan dana desa untuk pengendalian dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa per 1 September 2022.
Pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa
- Ketahanan pangan Rp 8.06 triliun
- Energi baru dan terbarukan Rp 42,8 miliar
- Transportasi: Rp 62 miliar
Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa
- BLT Dana Desa: Rp 13,3 triliun kepada 7.198.006 keluarga penerima manfaat (KPM).
- Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Rp 1,91 triliun menyerap tenaga kerja 683.974 warga desa.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024
Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ekonomi Kuartal III-2023 Turun, Masyarakat Lebih Banyak Bayar Cicilan Dibanding Belanja
Indef menilai, ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang mempengaruhi ekonomi.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaContoh Permasalahan Lingkungan dan Solusinya, Cara Terbaik Antisipasi Bencana
Merdeka.com merangkum informasi tentang contoh permasalahan lingkungan hidup dan solusinya.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Safrizal Cerita Upaya Babel dari Daerah Inflasi Tertinggi jadi Terendah di Indonesia
Pj Gubernur Safrizal menekankan bahwa tantangan terbesar adalam mempertahankan capaian dibanding meraihnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Pasokan Beras Aman hingga Lebaran Idulfitri 2024
Pemerintah terus mendorong penyaluran beras SPHP ke Pusat Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk di distribusikan ke pasar tradisional maupun retail modern.
Baca Selengkapnya