4 Risiko dari Anggaran Stimulus Rp405,1 Triliun untuk Redam Dampak Corona

Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan menambah stimulus menanggulangi dampak negatif penyebaran Virus Corona. Total tambahan anggaran yang disalurkan mencapai Rp405 triliun atau setara 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah Redjalam, mengatakan setidaknya ada empat risiko yang harus dihadapi oleh ekonomi Indonesia dengan adanya pemberian stimulus ini. Pertama, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah.

"Dengan melebarnya defisit anggaran tentunya akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat utang (SUN) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit yang semakin besar. Sayangnya penerbitan SUN masih sangat bergantung pada investor asing. Sekitar 35 sampai 40 persen SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing," ujarnya kepada media, Jakarta, Kamis (9/4).

Angka ini, kata Piter, relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun China. Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow).

"Contoh teranyar bisa dilihat pada bulan Februari dan Maret lalu ketika dana asing keluar sebanyak Rp145 triliun dari surat utang pemerintah. Dampaknya imbal hasil SUN meningkat dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang menjadi lebih besar," jelasnya.

Risiko kedua adalah pelemahan nilai tukar. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah juga meningkatkan risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar. Selama Januari sampai dengan akhir Maret rupiah melemah sebesar 17,4 persen.

"Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan. Jika dibandingkan dengan negara lain, pelemahan nilai tukar Rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia," paparnya.

Utang Swasta Meningkat

Kemudian, risiko ketiga adalah crowding out. Hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri.

"Kalaupun mereka mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah," jelas Piter.

Adapun risiko keempat adalah peningkatan utang luar negeri swasta. Jika pihak swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri maka opsi utang luar negeri menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun.

Peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89 persen utang luar negeri swasta berdenominasi US Dollar dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Risiko bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas.

"Potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak terhadap memburuknya cash flow perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar. Faktanya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang bergerak di sektor komoditas lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufaktur ataupun keuangan," papar Piter.

Rincian Penggunaan Rp405,1 Triliun

Seperti diketahui, pemerintah memberikan alokasi tambahan anggaran untuk sejumlah sektor belanja guna meredam dampak virus corona di Indonesia. Tambahan anggaran ini ditujukan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional. Di mana, bidang kesehatan dialokasikan Rp75 triliun seperti untuk APD, test kit, ventilator, peningkatan fasilitas RS rujukan, insentif tenaga medis, dan santunan kematian.

Rp110 triliun dialokasikan untuk bidang perlindungan sosial seperti untuk kartu sembako, prakerja, listrik dan diskon tarif listrik, PKH, dukungan logistik dan kebutuhan pokok. Rp70,1 triliun dialokasikan untuk bidang insentif pajak dan stimulus KUR seperti pembebasan pajak industri pengolahan, pengurangan PPh, penundaan pembayaran pokok dan bunga KUR, penurunan tarif PPh Badan, dan sebagainya. Terakhir, Rp150 triliun dialokasikan pada bidang restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM.