Merdeka.com - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut pembangunan infrastruktur tanpa utang sangat memungkinkan. Sandi menjelaskan, cara membangun infrastruktur tanpa utang dengan mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan jangka waktu panjang.

"Saya pernah turut (investasi) membangun infrastruktur jalan tol Cipali 116 Km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN," kata Sandi.

Persoalan utang juga pernah dilontarkan oleh Capres Prabowo Subianto. Di mana, Prabowo mengkritik keras kebijakan ekonomi terutama soal utang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Saudara-saudara, utang pemerintah kita naik terus, naik terus. Sekarang hitungannya naiknya Rp1 triliun tiap hari," kata Prabowo.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah pro dan kontra rencana pembangunan bebas utang ini.

Said Didu

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu sepakat dengan cawapres Sandiaga Uno bahwa negara mampu membangun infrastruktur tanpa utang. Caranya, negara wajib melibatkan pihak swasta.

Said menuturkan, infrastruktur terdiri dari tiga jenis yakni infrastruktur dasar, ekonomi dan komersial. Lewat infrastruktur komersial, kata Said, negara bisa memberikan hak konsesi kepada swasta untuk melakukan pembangunan. Infrastruktur komersial terdiri dari pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik hingga SPBU.

"Itu tanpa utang bisa. Karena itu adalah pilihan bahwa ini diserahkan ke swasta dengan konsesi. Enggak usah BUMN dan pemerintah. Maka pemerintah enggak punya utang kan," ucapnya.

Suharso Monoarfa

Pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno soal membangun proyek infrastruktur tanpa perlu utang mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa."Siapa itu? Saya mau belajar dari dia. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak berutang. Amerika Serikat utangnya lebih besar dari GDP-nya. Jepang lebih besar lagi dari GDP-nya," kata dia.Menurut dia, pemerintah sangat hati-hati dalam melakukan utang. Sebab, tidak mungkin pemerintah berutang tanpa adanya perhitungan yang matang. "Menurut saya persoalan utang itu bukan soal kita mau ciptakan utang sebesar-besarnya terus kemudian kita tinggalkan, tidak lah," ujarnya.

Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan tidak ada negara bebas utang khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Sekalipun menggunakan sistem private partnership sebagaimana penjelasan Sandiaga, Ace mengatakan sistem tersebut sejatinya tetap terjadi utang."Private partnership itu sebetulnya juga kalau mau jujur itu kan juga sebetulnya adalah bagian swastanya juga utang, begitu saya kira. Biar swasta sendiri kan juga utang, dia utang ke perbankan. Beliau (Sandiaga) sebagai seorang pengusaha seharusnya tahu bahwa utang itu sesuatu yang biasa di dalam proses pembangunan di manapun, termasuk negara manapun seperti Jepang," kata Ace.

Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam membangun infrastruktur pemerintah tidak hanya mengandalkan utang saja, namun ada beberapa skema khusus dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dengan melibatkan pihak swasta."Kita sudah juga melakukan beberapa hal apakah itu menggunakan pure (murni) APBN apakah APBN, APBD, tadi juga DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan kita juga gunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Bahkan, Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Jadi itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melakukan melalui utang," papar Menteri Sri Mulyani.