Merdeka.com - Data menjadi instrumen penting dalam dunia ekonomi. Kepemilikan data statistik berfungsi untuk mengetahui perkembangan satu masalah.

Kepemilikan data statistik juga bisa menjadi pedoman pengembangan suatu bisnis usaha. Pentingnya informasi data dalam dunia ekonomi bahkan bisa menghancurkan suatu negara.

Contoh, ketidakakuratan data dalam ekonomi membuat kepercayaan penanam modal atau yang lebih dikenal dengan investor hancur. Akibatnya mereka menarik kembali dananya sehingga roda perekonomian tidak memiliki uang untuk bergerak.

Pentingnya data membuat lembaga penyedianya memiliki peran vital. Indonesia memiliki institusi itu yang dikenal dengan Badan Pusat Statistik ( BPS ).

Data BPS kerap digunakan pemerintah untuk patokan pembuatan kebijakan. Beberapa contoh di antaranya ialah angka pengangguran, asumsi makro, hingga pertumbuhan sektor pertanian.

Menteri pertanian Suswono , sewaktu menjadi wakil ketua komisi IV DPR periode 2004-2009, sempat mengatakan data-data yang dikeluarkan BPS belum bisa diandalkan untuk menjadi acuan pembuatan keputusan. Menurut dia, data BPS sering berubah-rubah dan perubahan yang terjadi kadang tidak logika.

Suswono mengatakan, karena data BPS tidak akurat sehingga berdampak pada penyusunan data lainnya, antara lain dalam menentukan tingkat kemiskinan di Indonesia yang berhubungan pula dengan upaya penanganan ketahanan pangan.

"Kondisi ini memprihatinkan, padahal data BPS sangat dibutuhkan sebagai acuan," kata Suswono .

Ada peribahasa, 'kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan ada di manusia', BPS juga tidak lepas dari anggapan itu. Sejumlah polemik muncul akibat data BPS dituding tidak akurat.

Berikut merdeka.com mencoba merangkum sejumlah polemik yang menyangkutkan data BPS sebagai sumber masalahnya.

Impor pertanian terus meningkat

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menuding pemerintah tidak pernah memiliki data statistik pertanian yang akurat. Akibatnya, kebijakan pertanian yang dibuat tidak tepat sasaran.Sekretaris HIPMI Sari Pramono mencontohkan, data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi mencapai sebesar 68,9 juta ton gabah atau setara 37 juta ton beras.Sementara, dia menghitung konsumsi beras 237,6 juta penduduk Indonesia sebesar 27 juta ton. Jika asumsinya konsumsi beras per kapita sebesar 113,5 kilogram.Dengan demikian, menurutnya, seharusnya sudah terjadi swasembada beras di Indonesia, "Tetapi data tersebut ternyata over estimate 9 persen-10 persen. Akibatnya, Bulog tetap mengimpor beras," tuturnya.Atas dasar itu, Sari menekankan perlunya memperbaiki akurasi data pertanian. "Sejatinya persoalan data tidak menimbulkan polemik, jika sensusnya dilakukan dengan baik menggunakan metodologi yang benar," pungkasnya.BPS sebagai pemberi data menolak jika hanya pihaknya yang disalahkan. Pasalnya, dalam pengumpulan data pertanian selama ini, BPS juga bersama pihak Kementerian Pertanian."Selama ini BPS memberi data jika produktivitas sektor pertanian tinggi dan data ini cukup akurat," ujar Kepala BPS Suryamin saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (9/10) malam.

Impor senjata dari Timor Leste

Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui ada kesalahan input data dalam impor senjata dari Timor Leste. Impor senjata yang seharusnya datang dari Rusia, dalam data ditulis dari Timor Leste.Direktur Statistik Distribusi BPS Titi Kanti Lestari mengakui ada kesalahan teknis dan tidak teliti dalam memasukkan data dalam program microsoft excel."Ada yang meleset. Jadi itu yang benar Rusia. Timor Lestenya enggak ada," ucap Titi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (10/3).Dalam data resmi sebelumnya, BPS menyebut Indonesia mengimpor senjata dari Timor Leste. Impor senjata Indonesia pada Januari 2014 mencakup jenis artileri seperti pistol, howitzer, dan mortar dengan total nilai USD 44,2 juta. Impor senjata ini masuk dari Prancis dengan nilai impor USD 37,4 juta. Selanjutnya senjata ini juga masuk dari Timor Timur (setelah koreksi adalah Rusia) dengan nilai USD 6,8 juta."Timor Leste itu sebenarnya adalah Rusia," tegas Titi.Dari data itu disebutkan juga Indonesia juga mengimpor peluru senilai USD 173.000 dari kawasan yang dulu disebut Timor Leste.Indonesia juga mengimpor peluru dan perlengkapan amunisi seharga USD 56.900. Impor ini datang dari Jerman dengan total nilai USD 39.200 dan juga dari Timor Leste dengan nilai USD 17.600.

Data ekspor BPS kerap lebih kecil dari data PBB

Wakil Menteri Perdagangan menilai selalu ada perbedaan angka data ekspor antara Badan Pusat Statistik dengan kementerian bahkan data komisi perdagangan Perserikatan Bangsa Bangsa."Kami akan melakukan pendalaman secara lebih serius mengenai hal ini, karena ini tentu merugikan kami," ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan Jakarta Senin (2/4).Dia mengemukakan rata-rata nilai ekspor yang dicatat BPS pada 2008 sampai 2010 ekspor Indonesia per tahun ke seluruh dunia mencapai USD 137,1 miliar. Namun pada data data komisi perdagangan PBB rata-rata impor dari Indonesia di periode yang sama sebesar USD 153,58 miliar."Ini artinya data dari BPS lebih rendah dari data negara mitra. Rata-rata perbedaannya USD 16,48 miliar atau sekitar 12,02 persen. Ini perlu kita cermati karena angkanya cukup besar," ujar kata Bayu.Salah satunya, lanjut Dia, perbedaan juga terjadi pada nilai rata-rata ekspor Indonesia ke Singapura selama periode 2008-2010 hanya tercatat USD 12,3 miliar. Sementara negara Singapura mencatat impor dari Indonesia mencapai USD 16,2 miliar sehingga ada ada perbedaan sebesar USD 4 miliar.Selain itu pada periode yang sama juga ada perbedaan data nilai perdagangan dengan beberapa negara diantaranya sebesar USD 3,5 miliar dengan Jepang, China USD 3,3 miliar, dan Amerika Serikat USD 3,2 miliar, serta Hongkong 2,6 miliar. "Perlu dicari mengapa demikian," ujarnya.

Data usang membuat penerima Jamkesmas meleset

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menyayangkan alokasi pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun masih minim dan memprihatinkan. Idealnya, kata Rieke, amanat UU Kesehatan pasal 171 bahwa anggaran kesehatan harunya 5 persen dari APBN di luar gaji pegawai."Selama periode 2005-2012 rata-rata anggaran kesehatan hanya dialokasikan 2,2 persen. Di tahun 2013 sekitar 2,3 persen, bahkan 2014 baru mencapai 2,52 persen," kata Rieke di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).Selanjutnya, program Jamkesmas yang merupakan bentuk bantuan sosial terhadap pelayanan kesehatan terhadap rakyat juga tidak tepat sasaran.Rieke mensinyalir, data yang digunakan sebagai penerima Jamkesmas menggunakan data yang sudah usang."Data penerima Jamkesmas 2008-2012 berpatokan pada data BPS 2006. Sejak pemerintahan SBY jilid 11, kemenkes hanya setor data saja, penerima by name by address peserta ditentukan oleh TNP2K," jelas Rieke.Menurut Rieke, antara data BPS dengan realitas di lapangan dan permintaan anggaran yang telah disetujui DPR tidak sinkron. Seperti halnya permintaan tahun 2011 sebanyak 76,4 juta jiwa dan yang dibagikan hanya 30 juta jiwa."Sehingga yang tidak tercover 46,4 juta jiwa. Alibi pemerintah sisa anggaran untuk mengcover masyarakat yang disebut gepeng dan anak jalanan. Padahal untuk mengakses Jamkesmas harus ada syarat administratif seperti KK dan KTP," tutur Rieke.