Merdeka.com - Masyarakat kelas menengah dinilai telah meninggalkan kebiasaan penggunaan uang tunai dan mulai menggunakan kartu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh pusat kajian konsumsi masyarakat kelas menengah atau Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS) di enam kota.

"Sebagian masyarakat kelas menengah telah meninggalkan transaksi di kantor cabang dan lebih sering menggunakan kartu sebagai alat pembayaran," ujar Direktur CMCS Yuswohady.

Dari 1.532 orang yang survei, 33,5 persen menyatakan telah meninggalkan transaksi tunai. Mereka mulai intensif bertransaksi elektronik seperti menggunakan kartu kredit, kartu debit, internet banking, mobile banking, dan sebagainya.

"Dengan tren ini, kelas menengah Indonesia siap menyongsong era branchless banking," jelasnya.

Industri perbankan sendiri menilai kehadiran uang tunai justru merugikan perekonomian nasional. Senior Vice President Electronic Banking Bank Mandiri Rahmat Broto Triaji mengatakan, transaksi menggunakan uang tunai bersifat mahal. Salah satunya pada aspek penghitungan.

"Uang tunai itu musuhnya bank karena susah ngitungnya. Maka kita terus kurangi peran dari uang tunai," ujarnya dalam penandatanganan kerja sama pemanfaatan EDC Link di Gandaria City, Jakarta.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik makin digemari masyarakat. Ini terlihat dari catatan bank sentral di mana frekuensi penggunaan APMK meningkat pesat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas memaparkan, sepanjang 2013, penggunaan kartu ATM/Debit mencapai Rp 10 triliun per hari dari Rp 8 triliun per hari pada 2012.

"Kartu kredit Rp 600 miliar per hari dari Rp 553 miliar per hari," kata Ronald di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Yura Djalins mengungkapkan, bank sentral menghabiskan anggaran setidaknya Rp 3 triliun per tahun dalam memproduksi uang tunai.

"Rp 3 triliun itu untuk biaya mencetak, menyimpan, dan memusnahkan uang," jelasnya.

Untuk berangkat menuju negara maju memang Indonesia perlu mentransformasi gaya transaksi. Indonesia sepertinya siap menuju ke sana. Apa saja indikasinya? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Beli barang pakai kartu kredit mulai diminati

Survei yang dilakukan oleh pusat kajian konsumsi masyarakat kelas menengah atau Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS) di enam kota menunjukkan, masyarakat kelas menengah Indonesia mulai akrab dengan gaya hidup tanpa uang tunai (cashless lifestyle). Sekitar 24 persen responden mengaku berbelanja dengan kartu debit, internet banking 23 persen dan kartu kredit 13 persen."Banyak yang menilai cara mencicil pembayaran barang melalui kartu kredit baik dilakukan. Temuan ini menarik ditengah budaya masyarakat Indonesia cenderung menghindari utang," ujar Direktur CMCS Yuswohady.

Bayar angkutan umum pakai e-money

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sistem pembayaran electronic ticketing berbasis E-Money atau uang Electronic Multi Issuer untuk bus TransJakarta. Sistem pembayaran ini mengikuti sistem yang sudah terlebih dahulu diterapkan di Trans Jogjakarta dan Trans Batik Solo di Solo, Jawa Tengah."Tujuan penerapan sistem ini bagi penumpang lebih cepat dan praktis dalam bertransaksi, bagi manajemen TransJakarta lebih aman, transparan dan akuntabel dan bagi Pemerintah adalah untuk lebih cepatnya terbentuk Cashless Society," ujar Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Muhammad Akbar.Akbar menjelaskan sistem e-ticketing ini sudah siap diterapkan di koridor 1 rute Blok M-Kota. Sedangkan, koridor yang lain akan segera menyusul dalam tiga sampai empat bulan ke depan. Pantauan merdeka.com, tampak di panggung utama terdapat spanduk yang bertuliskan tagline "Hari Gini Pakai Uang Tunai? Pakai kartu prabayar e Ticket Transjakarta!"Sementara itu, bank yang sudah bekerja sama seperti Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan Bank DKI.Vendor yang mengerjakan sistem e-ticketing ini adalah PT. Gamatechno Indonesia salah satu perusahaan milik Universitas Gadjah Mada, ini merupakan vendor yang sama untuk sistem di Jogja dan Solo. Dengan demikian, sistem ini sepenuhnya dikembangkan dan Hak intelektualnya dimiliki oleh perusahaan asli Indonesia.

Transaksi uang elektronik capai Rp 8,7 M per hari

Bank Indonesia (BI) mencatat penggunaan uang elektronik saat ini mencapai Rp 8,7 miliar per hari dengan volume transaksi 420.000 per hari. Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Rosmaya Hadi, mengatakan pencapaian ini artinya menunjukkan minat penggunaan uang cash di masyarakat mulai berkurang.Cara ini diharapkan dapat menjangkau semua masyarakat luas. "Saat ini sudah ada 17 penerbit uang elektronik, 8 dari bank umum, 1 BPD, dan 8 LSB," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/4).Menurutnya, penggunaan uang elektronik tersebut sudah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik. Di mana, peraturan ini sudah ada sejak 2009, dalam PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.Selain itu, aturan baru ini juga berupaya mendorong peningkatan penggunaan uang elektronik. "Serta penegasan kewenangan BI dalam pembatasan izin industri uang elektronik," tutup dia.

Telpon genggam jadi lebih penting dibanding dompet

Sepuluh tahun lalu tak ada yang mengira, saat ini 90 persen transaksi harian sudah menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik berguna untuk menekan tingkat konsumsi masyarakat."Telepon genggam sudah menggantikan fungsi dompet," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas di balai pertemuan Yayasan Nurul Islam RT 15, RW03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.Di tempat itu, dia meresmikan uji coba penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Uang Elektronik Melalui Agen Layanan Keuangan Digital (LKD).Dia mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial untuk peserta PKH biasanya melalui kantor pos. Dengan kemajuan teknologi, saat ini bantuan sosial untuk keluarga sangat miskin (KSM) memiliki anak balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil tersebut bisa ditarik dengan menggunakan telepon seluler terdaftar melalui perantara agen LKD."Biasanya disalurkan tunai, saat ini dialihkan menjadi nontunai."