4 Fakta penerapan non tunai di gerbang tol tak siap diberlakukan pada November 2017

Rabu, 11 Oktober 2017 07:00 Reporter : Saugy Riyandi
4 Fakta penerapan non tunai di gerbang tol tak siap diberlakukan pada November 2017 E-Tollpass. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran membeberkan alasan elektronifikasi pembayaran gerbang tol atau pembayaran non tunai jalan tol wajib dilakukan.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, alasan utama elektronifikasi gerbang tol semata-mata untuk mengurangi kemacetan.

"Sudah pasti atasi kemacetan. Bayangkan di tol kita harus antre karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat," ungkap Pungky di Jakarta, Selasa (10/10).

Kemudian, sebanyak 5-6 juta kendaraan yang melalui tol akan lebih dimudahkan dari sisi mekanisme penggunaan uang receh. Ketika gerbang tol sudah ter-elektronifikasi, Pungky menambahkan kegiatan transaksi tidak lagi inefisien.

"Jadi kembalian tidak akan susah. Mencari receh pun yang membuat tidak efisien menjadi efisien. Bahkan nanti kedepannya tarif tol tidak akan naik drastis bisa dengan kelipatan kecil. Sebut saja Rp 9.514 misalnya jadi inflasi terkendali dan masyarakat tidak dirugikan," tambahnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menuturkan, banyak keluhan dari konsumen terkait penggunaan Gerbang Tol Otomatis (GTO) yang tidak mengatasi masalah kemacetan di jalan tol.

Dia melanjutkan, penggunaan GTO tidak berpengaruh terhadap kemacetan karena tingginya volume kendaraan. "Jadi jangan mimpi Jasa Marga atau operator tol mengatakan dengan e-tol mengurangi kemacetan bahkan kita sebelum masuk pun sudah macet dan keluar dari itu juga sudah macet jadi tidak ada nilai lebihnya," terangnya.

Sementara itu, Anggota badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, David Maruhum L. Tobing, menilai dengan melarang transaksi tunai pihak pengelola jalan tol dan perbankan telah menolak uang Rupiah yang mana sangat bertentangan dengan Undang-Undang tentang mata uang.

"Dan perlu diingat, berdasarkan Undang-Undang mata uang, uang rupiah itu adalah uang logam dan uang kertas. Diatur juga kalau menolak Rupiah kena pidana 1 tahun atau kena denda maksimum Rp 200 juta," ungkapnya.

Penerapan pembayaran non tunai di gerbang tol mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Namun, pemerintah dan operator juga tak siap menghadapi pembayaran 100 persen non tunai. Ini fakta-fakta belum matangnya persiapan gerakan non tunai di gerbang tol yang dimulai pada 1 November 2017. Berikut faktanya seperti dirangkum merdeka.com:

Baca Selanjutnya: 103000 pengendara masih pakai tunai...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini