4 Fakta di balik turunnya kemudahan berinvestasi di Indonesia

Jumat, 2 November 2018 08:00 Reporter : Siti Nur Azzura
4 Fakta di balik turunnya kemudahan berinvestasi di Indonesia investasi. shutterstock

Merdeka.com - Bank Dunia atau World Bank Group merilis laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019 dari 190 negara di dunia. Dalam laporan EoDB Bank Dunia itu disebutkan, Indonesia kini tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya. Meski begitu, peringkat kemudahan berusaha RI turun dari posisi 72 ke 73.

Adapun jika dilihat berdasarkan EoDB Ranking 2019, posisi Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam di peringkat 69, Singapura diposisi 2, Malaysia diposisi 15, dan Thailand yang menempati posisi 27.

"Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan tengah berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik terbaik global terkait meregulasi usaha kecil dan menengah (UMKM) domestik. Negara ini mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar Iebih bersaing di pasar global," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves dalam keterangan resmi Kamis (1/11).

Berikut fakta-fakta di balik turunnya kemudahan berinvestasi di Indonesia.

1 dari 4 halaman

Tidak terpengaruh sentimen politik

Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Senior Economist and Statiscian World Bank Group Arvin Jain mengatakan, dalam laporan Bank Dunia, tidak semua indikator dimasukan dalam perhitungan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019. Salah satunya ialah sentimen politik dari dalam negeri.

"Kami tidak memasuki sentimen politik, hanya undang-undang dan peraturan. Jadi tidak ada sentimen politik yang memang dimasukan ke dalam perhitungan indeks," kata Arvin.

Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha itu, Arvin menyarankan RI sebaiknya melihat kebijakan apa yang paling dimungkinkan untuk direalisasikan sesuai konteks yang dibutuhkan saat ini.

"EoDB ini merupakan alat untuk regulator, jadi ini bergantung pada pembuat kebijakan (di Indonesia) untuk menerapkan praktik-praktik terbaik di masing-masing negara dan merealisasikan sesuai konteks yang dibutuhkan negara," jelasnya.

2 dari 4 halaman

Iklim usaha tetap naik meski peringkat menurun

Darmin Nasution. ©2018 Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan meski posisi EoDB Indonesia mengalami penurunan satu peringkat, namun secara score masih menunjukan peningkatan. Score EoDB 2019 tercatat sebesar 67,96 persen atau naik 1,42 persen bila dibandingkan pada EoDB 2018 yang tercatat sebesar 66,54 persen.

"Pertama saya sampaikan bahwa EoDB dilakukan setiap tahun. Tahun ini disebut 2019 supaya sama dulu pengertiannya. Dari 72 kita turun satu menjadi 73," kata Menko Darmin saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (1/11).

Menko Darmin mengungkapkan, posisi EoDB yang turun dikarenakan oleh adanya empat indikator EoDB yang rankingnya tercatat mengalami penurunan. Keempat indikator tersebut yakni pada Dealing With Construction Permits (Berurusan Dengan Izin Konstruksi), Protecting Minority Investors (Melindungi Investor Minoritas), Grending Across Borders (Perdagangan Lintas Batas) dan Enforcing Contract (Menegakan Kontrak).

Berdasarkan hasil survey, Menko Darmin menyebut negara lain termasuk Cina, India dan Kenya, tercatat menyelenggarakan reformasi yang lebih signifikan. Artinya, keempat indikator yang rankingnya mengalami penurunan mampu dilampaui oleh negara-negara tersebut.

Sementara bila diurutkan posisi ranking EoDB pada 2015, Indonesia berada pada peringkat 114, naik menjadi peringkat 109 di 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada 2017 dan pada 2018 lalu berhasil berada di peringkat 72 dan di 2019 turun menempati posisi 73.

"Indonesia harus terus melanjutkan upaya perbaikan iklim usaha dengan melakukan reformasi yang lebih mendasar," katanya.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar, tidak hanya sekadar menghasilkan perubahan administratif dan prosedural. Perubahan ini harus juga mencakup berbagai aspek, baik regulasi, proses bisnis dan sistem layanan, agar membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

"Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan upaya perbaikan yang selama empat tahun terakhir ini telah tercatat berhasil meningkatkan kemudahan berusaha yang diukur oleh survei Doing Business," imbuh Darmin.

3 dari 4 halaman

Pemerintah kurang fokus pada indikator penilaian EoDB

Bos BKPM, Thomas Lembong. Anggun ©2017 Merdeka.com

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong angkat suara terkait dengan penurunan posisi ranking Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019. Menurutnya, penurunan ini disebabkan karena ketidakfokusan pemerintah terhadap beberapa indikator yang menjadi penilaian EoDB.

"Jadi tentunya kita harus introspeksi. Kenapa kita sampai kehilangan fokus. Karena kita harus mengembalikan fokus bersama terhadap EoDB ini," kata Thomas saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11).

Thomas mengakui, dalam satu tahun terakhir Indonesia memang sedang kehilangan momentum. Bahkan beberapa indikator penilaian terhadap EoDB pun tidak lagi menjadi fokus. Hal ini berbeda ketika pertama kalinya menggaungkan EoDB pada 2014 lalu.

"Tahun 2014 itu semuanya excited semangat berapi-api fokus. Mungkin saya harus akui di 2017 kita sudah mulia kehilangan fokus. Semangat kita gak samalah dibandingkan 2014 2015 dan 2016," kata Thomas.

4 dari 4 halaman

Terlalu mengandalkan prosedur perizinan

Ketua BKPM Thomas Lembong. ©2017 Merdeka.com/Wilfidrus

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, untuk bisa mendapatkan posisi ranking yang baik sebetulnya beberapa cara sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan merubah beberapa prosedur kemudahan dalam perizinan.

"Kita hampir kayak pakai cara-cara hacker dengan mengkutak kutik prosedur, supaya yang tadinya 3 minggu menjadi 3 hari. Atau yang tadinya harganya misalnya adminsitrasi Rp 3 juta jadi Rp 300 ribu," jelasnya.

Menurut Thomas, apabila hanya sebatas mengandalkan perubahan pada prosedur perizinan saja, Indonesia tidak akan menikmati perbaikan yang signifikan dari ranking sudah ada. Oleh karenanya, untuk mencapai posisi terbaik pada EoDB pemerintah merombak sistem pemerintahan.

"Kalau kita mau melonjak lagi ke top lima ya memang musti mulai ke akar permasalahan yaitu sistem keseluruhan pemerintahan, termasuk pola pola kerja, pola pola penilaian kinerja dan prestasi di birokrasi yang menitik beratkan kepada prosedur dan compliance memenuhi syarat dan bukti bukti kepatuhan peraturan bukan kepada hasil," pungkasnya.

[azz]
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini