Merdeka.com - Kemarin lusa, jagat media sosial sempat dihebohkan kabar yang dibagikan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud mengatakan rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kena gusur proyek tol.

Mahfud mengungkapkan kekagumannya karena Menteri Basuki mengikhlaskan rumahnya tergusur. Padahal, dia adalah pemimpin pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Mahfud bercerita pengalamannya di mana pernah ada pejabat daerah bahkan 'mengakali' proyek pembangunan agar tanahnya tak menjadi korban.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, membenarkan hal tersebut. Menteri Basuki, kata dia, memang mengikhlaskan rumahnya digusur.

Menteri Basuki taat mengikuti aturan yang berlaku. Sebab, penggusuran rumahnya dilakukan untuk menjalankan proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Atas kabar tersebut, berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta mengenai tergusurnya rumah Menteri Basuki Hadimuljono.

Baru Tahap Sosialisasi

Pengurus RT setempat, Helmi Tamar mengatakan, sejauh ini pembangunan Tol Becakayu yang melintasi komplek Pengairan baru sebatas isu. Belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah maupun perusahaan yang menggarap tol tersebut.

"Sudah lama si isunya, tapi kan mestinya secara resmi ada, ada surat pemberitahuan, itu pun harus disosialisasikan kepada penghuninya, enggak bisa begitu langsung penggusuran, ada tahap-tahapnya yang harus dilalui," kata Helmi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait penggusuran rumahnya sebagai bagian pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek infrastruktur jalan tol. "Itu sudah lama kan rencana tol Becakayu yang nanti akan diteruskan ke tambun. Pas rutenya itu lewat Kalimalang. Rumah saya dari saluran Kalimalang, pagernya, cuma 15 meter. Jadi kena semua," tuturnya.

"Baru sosialisasi mereka. Saya dapat surat dari Walikota dan Walikota juga sudah setuju jalur itu," tambahnya.

Menteri Basuki Ditaksir Bakal Dapat Ganti Uang Hingga Rp 4 Miliar

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan Menteri Basuki akan tetap mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, dia tidak merinci berapa besarannya."Tetap mengikuti aturan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik. Harus begitu. Kan ini kan untuk kepentingan publik," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com.Pengurus RT Komplek Pengairan, Helmi Tamar, mengatakan menilik harga pasaran, tanah di Komplek Pengairan saat ini mencapai Rp 7-10 juta per meter. Tapi, mengaku pada pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di seberang komplek, harga yang diberikan oleh tim penilai independen sebesar Rp 17 juta per meter."Kita minta yang wajar dan yang pantas juga ya, Seperti di Pasar Gembrong, Jakarta Timur Rp 35 juta yang kena Tol Becakayu," ujar dia.Jika mengacu pada pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, rumah Menteri Basuki yang berdiri di atas lahan seluas 200 meter bakal mendapatkan penggantian dari pemerintah senilai Rp 3,3 miliar lebih. Belum lagi penggantian bangunan yang diperkirakan mencapai 100 meter, dan tanaman. Bisa jadi Menteri Basuki akan mengantongi uang dari pembebasan lahan senilai Rp 4 miliar lebih.

Rencana Penggusuran Sudah Terdengar Sejak 2018

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, membenarkan hal tersebut. Kabar tersebut, kata dia, sudah ada sejak kurang lebih setahun lalu. Hanya saja Pak Bas, sapaan akrab Basuki Hadimuljono enggan mengungkapkannya kepada publik."Nah memang rumah itu diapit antara tol Becakayu dan tol Cikampek. Jadi karena itu kan kompleks pengairan, di tepi Kalimalang. Rumahnya diapit dua tol. Kalau di Cikampek itu ada proyek tol elevated Japek. Terus ada LRT, terus ada Becakayu."Terkait kediaman baru Menteri Basuki setelah penggusuran karena proyek tol ini, Endra enggan berkomentar banyak. Sebab, hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Menteri Basuki secara pribadi. "Tapi saya belum tahu beliau mau pindah kemana dari situ. Harus tanya ke beliau langsung," tandasnya.

Menteri Basuki Sudah Tinggal Sejak 1990 di Rumah itu

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan rumah yang terletak di daerah Kalimalang tersebut, kata Endra, merupakan kediaman Menteri Basuki sejak mengabdi sebagai PNS di Kementerian PUPR hingga diangkat menjadi menteri."Betul. Jadi rumah beliau itu kan rumah yang sudah didiami sejak lama, sejak beliau pulang S3 tiga dari Amerika. Itu tahun 1990-an beliau sudah tinggal di situ," kata dia kepada Merdeka.com."Itu beliau sebelum jadi Menteri memang tinggal di situ. Waktu jadi Dirjen, jadi Irjen, di situ. Mulai dari Dirjen SDA, terus Kabalitbang, Irjen, ya rumahnya di situ. Jadi sebelum jadi Menteri sampai tahun 2014, ya di situ rumahnya," lanjut dia.