Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang mahalnya harga Avtur. Mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar-kamar hotel menjadi sepi.

Presiden Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Untuk itu, dia akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk meminta kejelasan harga avtur di dalam negeri.

Menanggapi keluhan itu pun, Presiden Joko Widodo Jokowi siang tadi telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas mengenai harga avtur. Saat ini, avtur menjadi komponen tertinggi dalam biaya operasional maskapai penerbangan, bahkan mencapai 40 persen.

Jokowi langsung memerintahkan bawahannya untuk menghitung ulang harga avtur agar dapat lebih efisien.

"Tadi baru kami rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti segera diambil keputusan. Segera akan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2).

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, jika harga avtur bisa lebih kompetitif maka secara tidak langsung akan mempengaruhi harga tiket maskapai. Dia pun menargetkan harga tiket pesawat bisa turun secepat mungkin.

"Diusahakan minggu ini (harga tiket pesawat turun)," tegas Budi Karya di Istana Kepresidenan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution membuka peluang untuk melakukan penyesuaian PPN jika memang dibutuhkan untuk menurunkan harga Avtur. Hal ini menurutnya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan sebagai kementerian berwenang. Namun, pemerintah katanya belum mengambil keputusan untuk menurunkan harga avtur.

Meski demikian, dampak mahalnya harga tiket dan kargo pesawat sudah terasa. Tak diduga, banyak sektor yang terpukul dengan tingginya harga transportasi udara tersebut. Merdeka.com mencoba merangkum dampak tingginya harga tiket dan kargo pesawat.

Ekspor Hasil Perikanan Terhenti

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, kenaikan tarif kargo udara turut berdampak pada sektor perikanan. Mengingat, distribusi untuk mengangkut hasil perikanan, khususnya di wilayah sentra perikanan cukup banyak mengandalkan jalur udara.

Menurut dia, saat ini, penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen," kata Rifky di Jakarta, Rabu (13/2).

Berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, diketahui jika tingkat kenaikan biaya transportasi udara 2019 dibandingkan dengan 2018 rata-rata mencapai 183 persen. Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pihak maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40 persen dan pelemahan kurs rupiah hingga 14 persen.

Dalam rangka mengatasi masalah logistik ini, Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan.

Hasilnya, Garuda Indonesia mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon.

"Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan," jelas dia.

Tingkat Keterisian Hotel Anjlok

Kenaikan harga tiket pesawat dikeluhkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sebab, akibat kenaikan ini, tingkat keterisian kamar (okupansi) hotel mengalami penurunan.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat sangat berdampak pada okupansi hotel. Sebab, dengan harga yang naik, masyarakat menahan diri untuk melakukan perjalanan atau berwisata ke suatu daerah. Sehingga pemesanan atas kamar hotel pun berkurang.

"Terimbas sekali, kita turun (okupansi) antara 20-40 persen," ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2).

Selain terhadap okupansi hotel, kenaikan harga tiket ini juga berdampak pada restoran serta penjualan makanan dan minuman di daerah, khususnya yang menjadi tujuan wisata.

"Itu pengaruhnya ke F&B (food and beverage) juga otomatis. Hotel kan berhubungan dengan F&B. Dengan room yang drop, pasti F&B juga akan kena," kata dia.

Menurut Hariyadi, penurunan okupansi tersebut telah terjadi sejak awal tahun ini dan berpotensi menjadi lebih parah khususnya pada saat low season seperti sekarang. "Mulai dari awal pertengahan Januari sampai dengan saat ini, karena sudah mulai berlaku. Efektifnya minggu pertama Januari. Jadi bulan ini juga low season, kita sudah low season ketimpa seperti ini juga jadi repot," jelas dia.

Oleh sebab itu, PHRI mengimbau kepada maskapai untuk kembali menurunkan harga tiket pesawatnya. Jika tidak, maka akan semakin banyak sektor yang juga akan terkena dampak.

"Pesan kami kepada airlines, apapun alasannya, tidak efisiennya mereka lalu dibebankan kepada konsumen. Ini tidak fair. Dan yang saya rasa yang mengeluh bukan hanya PHRI. Saya rasa Angkasa Pura juga mengeluh karena penumpangnya turun. Kan mereka juga mengambil dari traffic," tandas dia.

Perusahaan Logistik Gulung Tikar

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) mencatat bahwa 18 perusahaan pengiriman ekspres pos dan logistik di wilayah Sumatera tutup pada awal tahun ini. Penutupan ini akibat tarif Surat Muatan Udara (SMU) naik hingga 330 persen.

"Sudah ada 18 perusahaan yang tutup. Itu di area Riau, Batam, Aceh, Tanjung Pinang dan Sumatera Barat," kata Koordinator Asperindo Wilayah I Sumatera, Yana Mulyana kepada Antara Pekanbaru, Rabu (13/2).

Dia menjelaskan, kenaikan tarif SMU sudah dilakukan enam kali oleh maskapai penerbangan sejak Oktober 2018. Hal ini membuat biaya operasional perusahaan pengiriman melonjak, dan mengakibatkan konsumen makin sedikit melakukan pengiriman lewat udara karena tarif jadi mahal.

"Kami minta tarif SMU dikembalikan seperti dulu, yaitu Rp 2.750 per kilogram. Sekarang ini tarif terlalu mahal, di Pekanbaru pengiriman dari Jakarta mencapai Rp 9.900 dan ke Batam sampai Rp 16.000 per kilogram," katanya.

Dia mengatakan, Asperindo tidak menyarankan anggotanya untuk melakukan boikot kepada maskapai penerbangan, melainkan mengubah sistem pengiriman lewat rute darat dan laut. Hal tersebut bisa menjadi solusi untuk mempertahankan bisnis.

Ketua Asperindo Riau Yanri Sandi Lubis menambahkan kenaikan SMU membuat perusahaan-perusahaan mulai berhenti beroperasi karena tidak ada pengiriman dari konsumen. Dari 42 perusahaan anggota Asperindo di Riau, sedikitnya lima perusahaan bakal berhenti beroperasi.

"Sudah ada tiga perusahaan tidak beroperasi karena kenaikan beban operasional, dan menyusul ada dua lagi yang akan berhenti sementara," katanya.

Pihaknya sudah terus mengupayakan agar kenaikan SMU tersebut dapat ditinjau ulang karena bukan hanya memberatkan, namun juga mengancam keberlangsungan konsumen dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Yang lebih dirugikan ini masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman," katanya.

Hantam Sektor Pariwisata

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa tingginya harga tiket pesawat memberi dampak penurunan bagi sektor pariwisata. Dia pun mengaku sempat mendapat keluhan dari berbagai provinsi lantaran jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan akibat harga tiket pesawat yang tinggi.

"Banyak sekali protes hampir dari semua provinsi. mulai Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, gubernurnya langsung protes ke saya. Karena kenaikannya terlalu tinggi," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).

Menteri Arief menjelaskan, jika harga tiket untuk penerbangan domestik naik maka secara otomatis akan berpengaruh pada permintaan tiket. Turunnya jumlah permintaan tiket tersebut kemudian bisa berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia.

"Ada rekan nanya ke saya apa pengaruh kenaikan? Pengaruh kenaikan harga pasti penurunan demand, itu Namanya price elasticity. Jadi kalau harga naik 20 persen demand turun 20 persen kalalu harga naik 100 persen demand 0 itu. Teorinya seperti itu," jelasnya.

Dirinya pun tidak mempermasalahkan tingginya harga tiket, hanya saja perlu disesuaikan dengan harga pasar. Bahkan, apabila ini dibiarkan secara terus menerus, dirinya menilai justru akan memberikan beban bagi pelaku usaha khususnya di sektor pariwisata.

"Dan itu berbahaya. Jangan sampai kita mahal sendirian apalagi kalau international flight, memalukan kalau kita dibandingkan dengan negara lain harga kita jauh lebih tinggi," jelas Menteri Arief.

"Jadi kalau mau naik 100 persen proyeksikan aja naiknya 3 tahun jangan sekarang," tambah dia.