Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menjalankan roda pemerintahan selama 2 tahun. Sejak awal, Jokowi-JK selalu menyerukan soal konsep Nawacita dan ajaran Trisakti Bung Karno yang akan dijalankan pemerintahannya.

Bicara soal ajaran Trisakti Bung Karno, ada tiga hal yang harus jadi pegangan yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Selama menjalankan roda pemerintahan, Presiden Jokowi justru dinilai semakin jauh dari konsep Trisakti dan Nawacita.

"Soal Presiden Jokowi, Bu Mega pasti sering bisiki jangan lupa Trisakti ajaran Bung Karno. Lalu kami bingung di mana trisaktinya? Kayak utang kita udah mulai lebih tinggi dari zaman SBY," kata pengamat politik Tjipta Lesmana.

Presiden Jokowi bicara blak-blakan soal utang Indonesia kepada lembaga-lembaga keuangan internasional. Jokowi menyebut, utang Indonesia masih saat ini masih cukup besar mencapai Rp 2.600 triliun. Utang itu terdiri dari utang bilateral ke negara-negara lain, maupun ke World Bank dan Asian Development Bank (ADB).

"Ya kita blak-blakan saja, memang itu. Yang paling penting dihitung. Sebetulnya utang itu juga tidak apa-apa kok, kita jangan terus alergi utang, enggak. Utang itu tidak apa-apa asal dipakai untuk produktivitas, untuk hal-hal yang produktif," kata Presiden Jokowi.

Apa konsekuensinya jika Indonesia berhenti berutang pada asing saat ini?

Tak ada pembangunan di Indonesia

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menyebut, tanpa utang asing, tak akan ada pembangunan di Indonesia. Sebab, kredit perbankan dalam negeri memiliki keterbatasan."Negeri ini tidak bisa membangun tanpa pembiayaan dari luar negeri," ujar Mirza saat ditemui di Kantornya, Jakarta.Mirza mengatakan, dari total PDB Indonesia sebesar Rp 11.000 triliun, kredit perbankan hanya bisa mengcover 35 persen saja. Sementara, sisanya bergantung pada pembiayaan asing."Kredit perbankan Rp 3.000 sampai Rp 4.000 triliun atau 30 sampai 35 persen saja kredit bank," ucapnya.

Infrastruktur tetap buruk

Menurut Jokowi, utang Indonesia untuk jangka panjang akan digunakan untuk mendorong infrastruktur yang hingga saat ini masih buruk. Buruknya infrastruktur menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi selama ini."Infrastruktur jadi salah satu hambatan utama untuk mendorong mesin pertumbuhan baru. Distribusi logistik melalui laut paling murah sehingga pembangunan difokuskan pada laut. Pembangunan di Kuala Tanjung, di Makassar, sudah dimulai. Sebentar lagi di Sorong. Kemudian akan dibuat 24 pelabuhan di Tanah Air," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi tak rata

Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran guna mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Makanya, utang masih diperlukan."Esensinya kalau mau pertumbuhan ada utang ditumbuhkan. Utang dipake untuk apa? Kalau pengusaha itu utang untuk petumbuhan produktifnya. Nah, pemerintah berutang untuk apa? Untuk pemerataan itu tadi," kata Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dalam diskusi "Daya Tahan Ekonomi Indonesia", Jakarta.

Pelayanan pemerintah terganggu

Menteri Bambang Brodjonegoro menilai, jika utang dikurangi, maka konsekuensi terhadap belanja akan berkurang. Jika belanja berkurang, maka pelayanan kepada masyarakat akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu."Kita memang berutang untuk sesuatu yang lebih produktif. Kita ingin tumbuh, mempercepat ekspansi ekonomi," jelasnya.