4 Arah Reformasi Birokrasi BPS di 2023, Kemiskinan Hingga Investasi
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) meresmikan Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, untuk mengembangkan perstatistikan di Indonesia. Kolaborasi seluruh pihak dilakukan agar pemanfaatan data statistik semakin luas.
Kepala BPS, Margo Yuwono menyampaikan, peran data BPS sangat penting di berbagai aspek. Misalnya ketika Indonesia dilanda krisis covid-19 maupun krisis akibat kondisi Global, maka data-data yang dihasilkan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peran begitu sangat penting untuk dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun strategi bagaimana daya beli bisa dijaga dan pertumbuhan bisa pulih seperti sebelum pandemi covid-19.
"Oleh karena itu melihat peran data yang dihasilkan BPS begitu sangat penting, maka BPS terus melakukan transformasi dalam tubuhnya. Transformasi diarahkan kepada dua aspek aspek di hulu adalah bagaimana BPS melakukan modernisasi bisnis proses Bagaimana perbaikan manajemen di internal BPS," kata Margo Yuwono dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1).
Di sisi hulu, BPS melakukan perbaikan sistem dan manajemen internal, termasuk modernisasi bisnis proses yang ada di BPS dalam menghadapi berbagai tantangan yang baru. Untuk sisi hilir yaitu mendukung penyelesaian isu-isu prioritas Pemerintah.
Untuk sisi hilir ini ada 4 arah reformasi birokrasi BPS guna mendukung reformasi birokrasi tematik, pertama, pengentasan kemiskinan. BPS sudah ditugaskan untuk melakukan pendataan regsosek di tahun 2022, data yang sudah dimiliki BPS bisa digunakan oleh Kementerian/Lembaga.
Dalam pengentasan kemiskinan ini, BPS juga diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem, hal itu sejalan dengan amanat dari Inpres nomor 4 tahun 2022.
"Ini selalu saya laporkan kepada bapak Presiden bagaimana progres dari pemerintah terkait dengan kemiskinan ekstrem. Jadi poin pertama mengenai RB tematik 2 (tugas) ini yang menjadikan kontribusi BPS terhadap RB tematik sesuai dengan isu-isu yang disampaikan oleh bapak presiden," ujarnya.
Reformasi Birokrasi BPS kedua yaitu mengenai peningkatan investasi. BPS berupaya meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi yang dimiliki berbagai kementerian lembaga. Menurutnya, hal ini penting supaya terstandarisasi dalam pengelolaan investasinya. BPS juga melakukan pengawalan terhadap pendataan koperasi dan UMKM.
"Kami mengirimkan gugus tugas saya sudah ketemu dengan pak Menteri Koperasi dan UMKM, bagaimana ke depan pendataan UMKM ini bisa menyasar seluruh pelaku usaha UMKM dan berbagai kebijakan terkait dengan data yang dimiliki bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.
Ketiga, mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan. BPS berupaya menyelenggarakan layanan manajemen data statistik dalam bentuk sistem infrastruktur Statistik Nasional yang berbagi pakai.
"Ini sesuai dengan Perpres yang baru yang BPS harus menyediakan sistem infrastruktur Statistik Nasional yang bisa di bagi pakaikan," imbuhnya.
Keempat, terkait dengan percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu mengenai pengendalian inflasi. Seperti diketahui bersama, kata Margo, BPS setiap Senin bersama Kemendagri selalu mengkomunikasikan terkait perkembangan harga pangan kepada seluruh Bupati walikota di seluruh Indonesia.
"Harapannya BPS memberikan inside kepada Pak Mendagri dan pemerintah daerah terkait dengan perkembangan harga di masing-masing daerah," ujarnya.
Tak hanya itu saja, BPS juga melakukan penghitungan kontribusi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) terhadap PDB melalui pengelolaan big data pengadaan barang/jasa Pemerintah.
"P3DN ini menjadi prioritas pemerintah, BPS memberikan kontribusi kepada penghitungan kontribusi P3DN ini kepada PDB dan juga pengelolaan big data yang dimiliki oleh pemerintah supaya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya
Pengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Membedah Turunnya Angka Pernikahan Usia Muda di Indonesia
Berdasarkan laporan BPS angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang drastis
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBeras dan Rokok Jadi Komoditas Pengeluaran Terbesar Warga Jakarta
Berdasarkan data BPS mencatat beras dan rokok sebagai pengeluaran terbesar dalam rumah tangga.
Baca SelengkapnyaDPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaPolisi 'Rahasiakan' Sosok Saksi Baru di Kasus Pemerasan Seret Firli Bahuri
Berkas perkara kasus pemerasan Fir,i Bahuri kini masih proses perbaikan setelah dikembalikan jaksa
Baca SelengkapnyaAnies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera
Berdasarkan data tersebut, membuat masyarakat di wilayah Timur Indonesia kesulitan berobat.
Baca Selengkapnya