Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK baru saja merilis penyempurnaan paket Kebijakan Ekonomi XVI. Dalam paket Kebijakan ini pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI). Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.

Setidaknya, ada 54 DNI yang rencananya dibebaskan untuk dikelola oleh pihak asing. Pembebasan ini pun dilakukan karena sektor investasi tersebut kurang diminati didalam negeri. Beberapa di antaranya industri rokok, kayu, rajut hingga pembangkit listrik di atas 10 MW.

Adapun 28 bidang usaha yang dipastikan keluar dari DNI tahun ini ialah:

1. Industri percetakan kain

2. Industri kain rajut khususnya renda

3. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun

4. Industri kayu veneer

5. Industri kayu lapis

6 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)

7. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)

8. Industri pelet kayu (wood pellet)

9. Jasa konstruksi migas: Platform

10. Pembangkit listrik di atas 10 MW

11. Industri rokok kretek

12. Industri rokok putih

13. Industri rokok lainnya

14. Industri bubur kertas pulp

15. Industri crumb rubber

16. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya

17. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik

18. Galeri seni

19. Gedung pertunjukan seni

20. Pelatihan kerja

21. Industri farmasi obat jadi

22. Industri alat kesehatan: kelas B

23. Industri alat kesehatan: kelas C

24. Industri alat kesehatan: kelas D

25. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

26. Jasa sistem komunikasi data

27. Fasilitas pelayanan akupuntur

28. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet

Sementara, 26 bidang usaha lainnya masih dalam pembahasan karena menunggu konfirmasi dari kementerian terkait.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan keputusan pemerintah merevisi DNI ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian rakyat. Sebab, pihak asing dinilai paling diuntungkan dengan adanya keputusan ini.

"Liberalisasi dengan membuka pintu masuk bagi investor asing di 54 sektor itu berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat," ujar Bhima kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (19/11).

Bhima menjelaskan keputusan ini menimbulkan risiko pertumbuhan ekonomi makin tidak inklusif karena hanya dikuasai oleh investor skala besar. Jika ada profit (keuntungan) industri tersebut pun akan ditransfer ke negara induknya.

"Ini yang membuat neraca pembayaran terus mengalami tekanan. Pendapatan investasi kita defisit USD 31,2 miliar karena transfer modal keluar negeri. Repatriasi modal keluar negeri ujungnya merugikan rupiah dalam jangka panjang," jelasnya.

Bhima menambahkan seharusnya investor asing boleh masuk ke dalam negeri. Namun, harus dengan pengaturan jelas. Dengan kata lain ada sharing kepemilikan modal antara investor dalam negeri dan luar negeri.

"Investor boleh masuk tapi harusnya ada sharing dengan pemain lokal dan saham pengendali ada di pengusaha lokal bukan 100 persen diberikan ke asing," paparnya.