Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan terdapat 23 kabupaten dan kota yang sama sekali menyalurkan BLT dana desa ke masyarakat. Mayoritas kabupaten dan kota tersebut terletak di Papua dan 1 Kabupaten terletak di NTT.

"Ini lokasinya di Papua semua, ada 1 di NTT ini memang karena kebijakan daerah untuk menunda penyaluran BLT dana desa," ujar pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam konferensi virtual, Selasa (2/6).

Untuk di Papua, dia menjelaskan, kendala utamanya berada pada komunikasi. Untuk mengambil dan membawa dana dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota memerlukan waktu yang cukup lama.

"Kita minta informasi saja kadang-kadang 3 hari baru dijawab, dan itu dijawabnya pun masih dalam perjalanan (BLT dana desa) ke Kabupaten dan atau Kota," ujarnya.

Karena masalah transportasi menjadi kendala penyaluran BLT dana desa di Papua, muncul lagi permintaan menggunakan dana desa untuk biaya transportasi. Selain itu, dana desa yang sudah habis dibagikan di tahap pertama sehingga harus menunggu lagi pencairan dana di tahap kedua.

"Tapi sudah ada beberapa daerah yang berjanji untuk menyalurkan dana desa hari ini," kata Gus Halim.

Sementara itu menurut data dari Kemendes PDTT, rincian kemajuan penyaluran BLT dana desa ialah 100 persen di 153 kabupaten dan kota, 75-99 persen di 144 kabupaten dan kota, 50-74 persen di 45 kabupaten dan kota, 1-49 persen di 69 kabupaten dan kota dan 0 persen di 23 kabupaten dan kota.

55.042 Desa Salurkan BLT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 55.042 desa telah menerima BLT-DD hingga Senin (1/6). Ini setara 73 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.

"Sampai hari ini kita mendorong BLT untuk segera tersalur ke desa. Sehingga bisa tuntas," ujar Halim melalui video conference di kanal Zoom, Selasa (2/6).

Selain itu, tercatat sebanyak 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp3.484.140.000.000 atau sekitar Rp3,484 triliun.

Halim menambahkan, jumlah desa telah tersalur Rekening Kas Desa (RKD) mencapai 69.443. Atau setara 93 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah desa segera melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus). Wadah demokratis ini dijalankan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Setelah daftar ini diumumkan, langsung dana desa siap dibagikan kepada KPM.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com