Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terus meminta kepada pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi belanja anggaran daerah di sisa 4 bulan 2020 ini. Menurut catatannya, realisasi belanja daerah hingga awal September 2020 ini masih tergolong rendah, yakni di kisaran 42-44 persen.

"Provinsi sudah naik menjadi kurang lebih 44 persen dari 37 persen. Kemudian untuk tingkat kabupaten/kota yang tadinya 37 persen sekarang sudah naik menjadi 42 persen," jelas Menteri Tito, Jumat (4/9).

Menteri Tito pun mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggarannya hingga akhir tahun ini. Menurut dia, percepatan tersebut bakal turut berperan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19, khususnya dalam menggerakkan perputaran uang di tengah masyarakat.

"Ini kita terus dorong agar realisasi daerah benar-benar dilaksanakan. Karena ini sudah bulan September, tinggal 4 bulan lagi," imbuh dia

"Jadi jangan sampai belanjanya tidak terserap, otomatis peredaran uang di masyarakat juga berkurang. Karena dalam kondisi saat ini belanja pemerintah tuh jadi yang utama untuk mendorong ekonomi, baik di pusat maupun daerah," desaknya.

Strategi Percepatan Penyerapan Belanja

Tidak hanya itu Tito juga memberikan strategi untuk percepatan penyerapan belanja daerah. Pertama kata dia yaitu melibatkan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan ekonomi daerah khususnya UMKM serta merevitalisasi sektor pertanian,

peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM.

"Guna meningkatkan daya beli masyarakat; Kedua, Meninjau ulang pelaksanaan kontrak kerja kegiatan yang berpotensi tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran serta menunda pelaksanaan kontrak kerja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi," ungkap Tito.

Tito juga meminta agar daerah melakukan reformulasi program dan kegiatan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Mulai dari melakukan program padat karya tunai, mengutamakan sumber daya dan tenaga kerja lokal.

Daerah kata Tito bisa memberikan stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui bank milik pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan produk unggulan daerah. Yaitu antara lain dengan pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, pemberian pinjaman lunak, dan pemutihan utang pinjaman.

"Melaksanakan perluasan target atau sasaran pelaksanaan operasi pasar dan perluasan target atau sasaran penerimaan bantuan sosial," ungkap Tito.

Tito juga meminta agar daerah bisa merekapitulasi anggaran pada program dan kegiatan yang berpotensi memiliki daya serap rendah. Sehingga bisa lebih cepat untuk melakukan langkah strategis percepatan pelaksanaan yang diiringi dengan penyiapan penghargaan dan sanksi.

"Mendorong peran serta APIP dalam memberikan asistensi dan pengawasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah," jelas Tito.

Berikut daerah yang belum merealisasikan anggaran belanja:

1. Kab. Deiyai 15,28 persen;2. Kab. Boven Digoel 16,46 persen;3. Kab. Tolikara 17,02 persen;4. Kab. Pegunungan Bintang 19,47 persen;5. Kab. Pulau Taliabu 19,90 persen;6. Kab. Mimika 20,83 persen;7. Kab. Jayawijaya 20,84 persen;8. Kab. Sorong Selatan 21,61 persen;9. Kab. Maybrat 21,98 persen;10.Kab. Sumba Barat Daya 21,99 persen;11.Kab. Supiori 22,43 persen;12.Kab. Sabu Raijua 23,05 persen;13.Kab. Yalimo 23,22 persen;14.Kab. Badung 24,61 persen;15.Kota Sorong 24,69 persen;16.Kab. Indramayu 24,96 persen;17.Kab. Manokwari 26,45 persen;18.Kab. Merauke 26,81 persen;19. Kab. Banjar 27,04 persen;20. Kab. Intan Jaya 27,37 persen21. Kab. Mamberamo Raya 27,62 persen;22. Kab. Nagekeo 28,04 persen;23. Kab. Puncak Jaya 28,29 persen;24. Kab. Bojonegoro 28,57 persen;25. Kab. Sarmi 28,62 persen;26. Kab. Mappi 28,65 persen;28. Kab. Timor Tengah Selatan 28,83 persen;29. Kab. Mamberamo Tengah 28,85 persen;30. Kab. Halmahera Timur 28,86 persen;31. Kab. Halmahera Barat 28,86 persen;32. Kab. Paniai 28,88 persen;33. Kab. Nias 28,88 persen;34. Kab. Pidie 28,93 persen;35. Kab. Pidie Jaya 28,99 persen;36. Kab. Nduga 29,23 persen;37. Kab. Muara Enim 29,57 persen;39. Kab. Kerinci 29,70 persen;40. Kab. Padang Lawas 29,75 persen;41. Kab. Kediri 29,75 persen;42. Kab. Muna Barat 29,86 persen;43. Kab. Biak Numfor 29,91 persen.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com