Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah akan mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

"Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas," kata Jokowi di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Dia menambahkan, penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

"Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total," jelasnya.

Selain itu, pada tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp 1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp 1,32 juta per keluarga per tahun.

"Selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga tak mampu, pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM. Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program pemerintah," tandasnya.