Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat total transaksi non tunai di Sumatera Selatan selama 2020 mencapai Rp42,46 triliun. Terbanyak berada di layanan publik, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan pariwisata.

Kepala Perwakilan BI Sumsel Hari Widodo mengungkapkan, capaian itu merupakan bagian dari project percepatan dan perluasan digitalisasi ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan awareness dan mendorong digitalisasi di kabupaten/kota di Sumsel. Pogram digitalisasi diterapkan dalam program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) yang dapat menjadi sumber ekonomi baru, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

"BI mencapai total transaksi non tunai di Sumsel tahun lalu mencapai Rp42,46 triliun," ungkap Hari, Senin (5/4).

Menurut dia, ETP bertujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai instrumen dan kanal pembayaran elektronik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah. Implementasi ETP telah berhasil mendorong seluruh belanja langsung menerapkan non tunai dengan ragam kanal pembayaran yang telah digunakan baik teller, ATM, Mobile Banking.

"Sumsel sendiri sudah berada di peringkat ke-10 secara nasional," ujarnya.

Dikatakan, elektronifikasi transaksi digitalisasi transaksi melalui ETP juga telah berhasil diterapkan pada sisi pendapatan daerah meliputi pajak hotel dan pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, pajak parkir, dan sebagainya. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran terbaru yang terus diperluas sebagai alternatif pembayaran non tunai.

Sumsel berada pada posisi ke-9 secara nasional dan ke-2 di Sumatera dengan jumlah 180.047 merchant dengan pertumbuhan 124,12 persen (yoy) atau 3,68 persen (mtm). Usaha Mikro (UMI) mendominasi implementasi QRIS di Sumsel dengan persentase 68,81 persen. Jika diakumulasikan, implementasi QRIS sudah didominasi oleh UMKM dengan total 95,88 persen.

"Mempertimbangkan jumlah UMKM di Sumsel yang mencapai sekitar 2 juta usaha, peluang implementasi QRIS masih sangat luas," kata dia.

Dia menambahkan, merespon perkembangan ekonomi digital tersebut, diperlukan peran pemerintah dan regulator untuk terus proaktif mendorong pengembangan dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Untuk meningkatkan penguatan sinergi antara kementerian/lembaga, otoritas dan pelaku industri di bidang ekonomi dan keuangan digital, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan lembaga terkait lainnya menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI).

"Tujuannya mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan pemahaman bagi masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.