Merdeka.com - Presiden Jokowi kemarin menyampaikan pidato mengenai RAPBN dan Nota Keuangan 2019 di DPR RI. Belanja negara 2019 diperkirakan mencapai Rp 2.439,7 triliun atau 15 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.

Angka tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara tahun 2018. Tingginya anggaran tersebut lantaran ada beberapa bidang yang akan ditambah nilainya. Apa saja yang akan ditambah anggarannya? Berikut ulasannya.

Gaji PNS naik

Dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo membawa kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun depan, pemerintah akan kembali menaikkan gaji para ASN. Tidak hanya para ASN, pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

"Melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Diberikan kepada pensiunan PNS," ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR, Kamis (16/8).

Anggaran infrastruktur ditambah

Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 mendatang. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran pembangunan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2015.

Jokowi mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru.

"Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp 154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp 420,5 triliun," katanya di Gedung DPR, Kamis (16/8).

Dana pendidikan naik

Presiden Joko Widodo menganggarkan Rp 487,9 triliun dalam APBN 2019 untuk dana pendidikan. Angka ini meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp 353,4 triliun. Jokowi mengatakan aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya sehingga pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia.

"Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 487,9 triliun, meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp 353,4 triliun," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8).

Anggaran kesehatan ditambah

Presiden Joko Widodo menganggarkan Rp 122 triliun dalam APBN 2019 untuk kesehatan. Angka ini naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan pada 2014 sebesar Rp 59,7 triliun.

"Sejak 2016, sesuai Undang-Undang, pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan lima persen dari belanja negara," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8).

Dana desa naik

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, pemerintah menargetkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp 573,7 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.

"Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen, serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen," kata Jokowi pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8).