Merdeka.com - Realisasi restrukturisasi kredit atas debitur terdampak Covid-19, sampai dengan 30 April 2020, mencapai 1.718.507 juta debitur. Di mana, total baki debet sebesar Rp233,16 triliun.

Data tersebut disampaikan oleh Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso dalam webinar “Menjaga Industri Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19 Melalui Kebijakan Relaksasi Kredit & Subsidi Bunga, Jumat (15/5).

"Untuk rinciannya, di mana untuk UMKM seluruh Himbara itu jumlahnya 1,5 juta debitur dan portofolionya Rp137 triliun. Itu yang sudah kita restrukturisasi," ujarnya.

Adapun rincian lebih lanjut, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 640.701 debitur telah direstrukturisasi dengan outstanding Rp24,696 triliun.

Untuk segmentasi Mikro, sebanyak 850.197 debitur dengan outstanding Rp45,101 triliun. UKM sebanyak 69.492 debitur dengan outstanding Rp67,312 triliun.

Segmentasi konsumer telah direalisasi sebanyak 157.171 debitur dengan outstanding Rp26,310 triliun, Wholwsale sebanyak 946 debitur dengan outstanding Rp59,786 triliun.

Sementara, untuk non UMKM, realisasi restrukturisasinya mencapai 158.117 debitur dengan outstanding Rp86,096 triliun.

Restrukturisasi Hanya Penundaan Pembayaran Cicilan

Masih banyak nasabah/debitur yang masih mempertanyakan jenis restrukturisasi yang dimaksudkan pemerintah. Sehingga, banyak yang mengklaim bahwa seharusnya mereka mendapat restrukturisasi dalam bentuk penundaan, pemotongan, hingga pembebasan kredit.

Sunarso menegaskan bahwa mengenai kebijakan pemerintah yang dimaksudkan adalah untuk penundaan pembayaran. "Saya ingin menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah itu sesungguhnya adalah melakukan penundaan pembayaran," tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, atas kredit yang ditunda pembayarannya, maka bank akan mengalami tekanan di likuiditas maupun income. Oleh karena itu, negara memberikan subsidi kepada rakyat untuk membayar bunga, dan itu tidak sepenuhnya.

"Negara juga turun untuk membantu likuiditas, karena akibat dari penundaan pembayaran pokok, perbankan mengalami tekanan di likuiditas," ujar Sunarso.

Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi karena nasabah dapat menunda pembayaran pokok, sementara bank tidak boleh menunda pembayaran deposito yang jatuh tempo kepada deposan. "Karena deposan tidak mau ditunda pembayarannya," pungkas dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6