Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, berdasarkan perkiraan Bank Dunia, sebanyak 1,4 miliar masyarakat dunia akan jatuh ke jurang kemiskinan imbas pandemi covid-19.

"Dalam jangka waktu yang sangat pendek, pandemi ini sudah mempengaruhi jutaan kehidupan di seluruh dunia. World Bank memperkirakan resesi dan pandemi akan menyebabkan 1,4 miliar juta jiwa akan jatuh ke jurang kemiskinan," ujar dia dalam US-Indonesia Investment Summit ke-8, Kamis (10/12).

Di dalam negeri, Suharso menyebutkan sudah 2,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan sejak Indonesia dilanda resesi. "Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan, Indonesia telah mengalami krisis. 2,5 juta penduduk sudah kehilangan pekerjaan dan dalam beberapa bulan saja sejak pandemi terjadi," kata dia.

Hal ini, disebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan 80 persen bisnis terdampak dari sisi pendapatannya. Bahkan, tidak sedikit bisnis yang menyatakan kebangkrutan. Sehingga ini mendorong perusahaan melakukan rasionalisasi.

"Hampir 80 persen bisnis menghadapi penurunan drastis dalam pendapatan mereka sejak pandemi ini. Ada banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK," tandasnya.

Jokowi Komitmen Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita tentang pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di akhir masa jabatannya pada 2024.

Adapun tujuan tersebut telah dikeluarkan Jokowi pada 2017 lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Salah satunya misalnya no one left behind, yang terkait dengan pengentasan kemiskinan menjadi zero dalam pemerintahannya pak Presiden dalam periode kedua," kata Arif, Jumat (13/11).

"Itu malah kemudian target pencapaian 2030 diarahkan, khususnya untuk yang kemiskinan kronis/sangat miskin/ekstrem poverty agar dapat diselesaikan jadi zero di akhir tahun pemerintahannya di 2024," jelasnya.

Arif mengatakan, hal tersebut menunjukkan komitmen Jokowi dan pemerintahannya dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG's). Di mana itu wajib dijalankan dengan konsisten dan terus menerus, buka hanya dalam konteks satu tahun pemerintahan.

"Pada intinya pemerintah, dalam hal ini pak Presiden memiliki komitmen yang kontinyu dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya satu tahun terakhir, tapi sejak beliau menjabat," ungkapnya.

Ikrar tersebut kemudian diperkuat Jokowi melalui penerbitan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yang menunjukkan komitmen kuat RI 1 untuk pembangunan berkelanjutan.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com