11 Kelompok Ini Terima Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional
Merdeka.com - Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 194,95 triliun dari total anggaran RP 695,2 triliun. Berdasarkan pemetaan penerima manfaat bantuan program PEN menurut desil pendapatan terbagi menjadi 11 kelompok.
Teranyar pemerintah menyalurkan dana PEN untuk program bantuan tenaga kerja sebesar Rp 37,87 triliun. Program ini merupakan subsidi gaji pegawai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masing-masing sebesar Rp 2,4 juta. Program ini diberikan kepada mereka yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta. Subsidi yang dibagikan diberikan secara bertahap selama 4 bulan kepada 15,7 juta peserta BPJS TK.
Program Kartu Prakerja memiliki anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta penerima manfaat. Program ini diberikan kepada mereka yang belum menjadi korban PHK dan yang belum memiliki pekerjaan. Saat ini pemerintah tengah membuka gelombang keempat dari realisasi program ini.
"Program kartu Prakerja ini bisa lebih baik setelah direvitalisasi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual dengan Forum Diskusi Salemba bertema 'APBN Sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional', Jakarta, Sabtu (29/8).
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 6,9 triliun untuk subsidi listrik PLN. Lewat program ini, pemerintah menggratiskan biaya listrik pengguna daya 450 VA dan memberi diskon 50 persen bagi sebagian pengguna listrik berdaya 900 VA selama 6 bulan dari April-September.
Selanjutnya, program bantuan produktif untuk 9,12 juta usaha kecil dianggarkan Rp 22,01 triliun. Program ini diberikan kepada para pelaku usaha yang belum menerima program kredit. Bantuan ini hanya disalurkan satu kali dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per unit usaha.
Lalu program bantuan ekspansi bantuan sosial tunai. Program ini memiliki anggaran Rp 4,6 triliun dengan penerima manfaat 9 juta orang. Masing-masing penerima manfaat yang bukan peserta PKH mendapatkan bantuan Rp 500 ribu. Bantuan berupa beras juga diberikan kepada 10 juta pemilik PKH. Setiap peserta akan mendapatkan bantuan beras 15 kilogram selama 3 bulan dari Agustus-Oktober 2020.
Kemudian program BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 31,2 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 11 juta orang. Masing-masing mendapatkan dana bantuan Rp 600 ribu dari bulan April-Juni dan Rp 300 ribu dari bulan Juli- Oktober.
Pemerintah juga mengalokasikan dana PEN untuk bansos tunai untuk warga Jabodetabek sebesar Rp 3,42 triliun dengan penerima 1,3 juta orang. Sementara Rp 15,2 triliun untuk warga diluar Jabodetabek untuk 9 juta orang. Bantuan disalurkan secara bertahap selama 9 bulan dari April sampai Desember.
Selanjutnya
Sementara itu, dana bantuan sosial kepada pemilik kartu PKH sebesar Rp 37,4 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Adapun pada program kartu sembako pemerintah anggarkan Rp 43,6 triliun untuk 20 juta penerima manfaat. Khusus program ini diberikan selama 12 bulan yang masing-masing bernilai Rp 200 ribu per bulan.
Febrio mengatakan semua program ini langsung diterima masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk menolong masyarakat. Sebab, di sisi lain pemerintah harus tetap menjaga defisit anggaran tidak melebar lagi.
"Ini sudah maksimal dalam konteks batasan yang kita punya, defisit kita harus tetap bertengger di minus 6 persen," kata dia mengakhiri.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaJika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya