Tri Rismaharini

Risma memastikan, pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi.

Risma menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Risma mengatakan menurut survei, selain beras, uang bansos tersebut seringkali diberikan rokok dan minuman keras. Atau jika penerima manfaat sedang sakit, dia tidak bisa membeli kebutuhan pangan di e-Warong dan menyuruh anaknya.

Risma mengatakan salah satu alasannya, karena data kependudukan bersifat dinamis. Ada anggota masyarakat yang pindah, meninggal atau status ekonominya berubah.

Ia mengatakan, selama ini data penerima bansos banyak yang sudah tidak valid. Maka Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemda patut memperbaikinya guna mewujudkan bansos tersalurkan secara tepat sasaran.

Risma meminta agar pemerintah daerah menyatukan gerak dan sinergi dengan Kemensos.

Sementara, menteri paling bawah adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tafsir, Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Siti Nurbaya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengungkapkan, empat jurus menyalurkan bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran ke masyarakat. Penyaluran bansos menurut Risma bukan melulu soal pendataan. Tapi yang terpenting bagaimana bansos itu bisa diterima ke masyarakat tanpa dikurangi sedikit pun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti temuan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) yang terhambat di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Risma mengatakan kendala umum yang dihadapi Aceh dalam penyaluran bantuan sosial adalah geografi daerah. Ada penerima bantuan berada jauh dari pusat kabupaten.

Kasus terbaru terjadi di Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow

Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung bertindak setelah mendapat laporan adanya pemblokiran kartu penerima bantuan sosial.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan, santunan tersebut akan diberikan dalam bentuk BST (bantuan sosial tunai). Jumlah bantuan disesuaikan dengan status pendidikan masing-masing.

Risma menyampaikan, untuk biaya sewa hanya Rp10.000 per bulan. Selain untuk tempat tinggal, rusunawa tersebut akan dilengkapi dengan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan binaan Kemensos sehingga bisa mengakses perekonomian.

Menurut Jazilul, gaya Risma tersebut menunjukkan bahwa tidak bisa bekerja. Ia menilai, Risma tidak bisa mengkoordinir anak buahnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk bantuan anak yatim piatu terdampak pandemi Covid-19. Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengatakan, hal itu sebagai pemenuhan janjinya untuk meningkatkan dukungan dan pelayanan kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sebanyak 24,7 keluarga akan menerima manfaat Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2022 karena ada penambahan 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan daerah.

Komisi VIII DPR tidak menyetujui rencana refocusing anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 senilai Rp1,668 triliun, karena dinilai berdampak pada target kementerian tersebut. Salah satunya pada penanganan pandemi Covid-19 di mana Kemensos sebagai garda terdepannya.

Kemensos telah merancang program bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19 sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi meski dalam situasi sulit.

"Sekarang lagi kita tangani bersama, sekarang lagi kita tangani. Termasuk BPKP jadi kami libatkan semuanya supaya semaunya tidak menutupi semuanya," ujar dia.