Sejarah WTO

Melansir dari Kementerian Perdagangan RI, pembentukan WTO dilatarbelakangi oleh berakhirnya Perang Dunia II. Di mana saat itu perekonomian dunia tengah hancur akibat dari perang yang melibatkan negara-negara besar dunia. Mulai dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa hingga negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang.

Guna menata kembali perekonomian dunia, sejumlah negara sepakat untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan dunia yang diharapkan menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, Organisasi Perdagangan Dunia dikenal dengan General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) yang berdiri sejak tahun 1948 hingga 1994.

GATT kemudian membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Kesimpulan negosiasi Putaran Uruguay (Uruguay Round) menyebabkan terciptanya kesepakatan baru seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995.

Melansir dari Kementerian Luar Negeri RI, pada umumnya, pengambilan keputusan dalam WTO dilakukan berdasarkan konsensus seluruh negara anggota. Badan tertinggi di Organisasi Perdagangan Dunia ini yaitu Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Di antara Konferensi Tingkat (KT), kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Kemudian, di bawahnya terdapat badan-badan subsider meliputi dewan, komite dan sub-komite yang bertugas melaksanakan serta mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh para negara anggota.

Tujuan WTO untuk Perdagangan Dunia

Tujuan WTO yang cukup penting yaitu membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam menjalani kegiatannya. Tujuannya yakni untuk memastikan perdagangan mengalir mulus, dapat diprediksi dan sebebas mungkin.

WTO yang pada kenyataannya adalah kelanjutan dan pengembangan dari GATT yang mempunyai tujuan utama berupa menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya.

Melansir dari Kementerian Perdagangan RI, dalam pembukaan yang ada pada Marrakesh Agreement terdapat penetapan-penetapan WTO. Di mana semua negara anggota sepakat dengan tujuan yang hendak dicapai melalui sistem perdagangan multilateral ini. Berikut adalah tujuan WTO secara filosofis:

1. Meningkatkan standar hidup
2. Menjamin terciptanya lapangan kerja
3. Meningkatkan produksi dan perdagangan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Dunia

Melansir dari Liputan6.com, tujuan WTO menurut Van den Bossche adalah sebagai berikut:

• Meningkatan standar hidup
• Pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif
• Pencapaian keadaan full employment (tidak ada pengangguran)
• Pelunasan produksi dan perdagangan barang dan jasa

Fungsi WTO dalam Perdagangan Dunia

Melansir dari Kementerian Perdagangan RI, fungsi utama WTO yaitu sebagai forum bagi para negara anggotanya melakukan perundingan perdagangan, administrasi semua hasil perundingan serta peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, ada beberapa fungsi WTO lainnya yang perlu diketahui.

Adapun fungsi WTO dalam perdagangan dunia adalah sebagai berikut:

1. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan
2. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen
3. Sebagai forum negosiasi perdagangan
4. Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara
5. Memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang
6. Mendorong arus perdagangan antara negara. Dengan mengurangi serta menghapus berbagai hambatan yang mampu mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa
7. Untuk penyelesaian sengketa. Mengingat hubungan perdagangan kerap menimbulkan konflik-konflik kepentingan
8. Menyelesaikan sengketa dagang

Prinsip Dasar WTO

WTO dalam perkembangannya menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar aturan main dalam perdagangan internasional.

Berikut prinsip-prinsip dasar WTO:

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favoured Nations Treatment-MFN)
2. Pengikatan Tarif (Tariff Binding)
3. Perlakuan nasional (National Treatment)
4. Perlindungan hanya melalui tarif
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Special Dan Differential Treatment  For Developing Countries – S&D)