Video kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 kembali disorot.
Polemik kepemilikan tanah menjadi pemicu adanya kericuhan. Ribuan warga menolak direlokasi dan ngotot mempertahankan tanah yang ditempati.
Ternyata, saat melakukan kampanye di tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi pernah menjanjikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kampung Tua. Simak ulasannya:
Bentrokan sempat terjadi antara aparat gabungan dan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (7/9) lalu.
Pulau Rempang rencananya dijadikan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.
Rencana pembangunan sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004. Saat ini, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional.
Ini sesuai dengan permenko Bidang perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080.
Namun, rencana pembangunan itu ditolak oleh sejumlah warga dan berujung ricuh.
Warga menolak untuk direlokasi dan memilih mempertahankan tanah yang sudah mereka tinggali secara turun temurun.
Di tengah ramainya polemik penolakan relokasi warga, video kampanye Presiden Jokowi pada saat Pilpres 2019 kembali disorot.
Saat itu, Jokowi yang masih menjadi calon presiden menjanjikan akan mengadakan sertifikasi tanah bagi warga Kampung Tua.
Jokowi bahkan berjanji proses sertifikasi akan dilakukan secepatnya dalam waktu tiga bulan.
"Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikatkan? akan kita lakukan segera maksimal tiga bulan akan kita selesaikan," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Jokowi Amin (19/9/2023).
Orasi politik Jokowi itupun disambut antusias oleh warga.
Dalam video, masyarakat yang hadir langsung bersorak ketika Jokowi menyebut akan segera mengurus soal sertifikasi tanah Kampung Tua.
Terjadinya bentrokan di Rempang disebut Jokowi terjadi karena kurangnya komunikasi.
Menurutnya, jika ada dampak buruk terhadap masyarakat dari pekerjaan Proyek Strategi Nasional (PSN), maka perlu ada ganti untung.
"Tengah malam saya telepon Kapolri, ini ada yang salah komunikasikan di bawah. Mau diberi ganti rugi, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah ini mungkin yang belum dikomunikasikan," kata Jokowi saat menghadiri Sewindu Program Strategi Nasional (PSN), Rabu (13/9).
"Karena saya ulang sekali lagi. Saya tekankan PSN memberi manfaat untuk rakyat bukan sebaliknya, untuk menderitakan masyarakat," kata Jokowi.
Guna menindaklanjuti penanganan konflik, Jokowi kemudian memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksaan proyek investasi tersebut.
Terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil mengatakan, bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.
Bahlil juga menyebut, bahwa rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Ternyata, saat melakukan kampanye di tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi pernah menjanjikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di sejumlah daerah di Indonesia, suhu maksimum harian berkisar 35 sampai 36,7 derajat Celsius dari 2 sampai 3 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Wisata Banyuwangi menjadi salah satu rekomendasi yang tepat bagi Anda jika ingin meluangkan waktu sejenak untuk berlibur.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Sebuah video memperlihatkan reaksi kocak seorang nenek yang makan onigiri rumput laut. Bukannya senang, ia justru merasa seperti seekor kambing.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Elektabilitas Prabowo terus meningkat lantaran mesin politik KIM sudah mulai panas.
Baca Selengkapnya
SBY bertemu Presiden Jokowi membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan.
Baca Selengkapnya
Kaesang menganku enggan menanggapi urusan partai lain.
Baca Selengkapnya
Dia menilai, untuk penetapan ketua umum terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Baca Selengkapnya
Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca Selengkapnya
Rini dinilai berkontribusi dan berperan aktif dalam bidang penanganan gangguan gas valve pembangkitan dengan alat uji gas valve.
Baca Selengkapnya
PPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca Selengkapnya
For You