Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah turut menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal Din Syamsuddin.

Dalam tulisannya, Mahfud MD sempat mengatakan jika pemerintah tidak pernah menganggap Din sebagai penganut radikalisme. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons tudingan radikalisme yang menyasar Din.

Mahfud kembali menegaskan, sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk memproses hukum sosok mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Setelah menyampaikan pernyataannya, cuitan Mahfud itu justru mendapat kritik pedas dari Fahri Hamzah. Berikut informasi selengkapnya:

Cuitan Mahfud MD Soal Din Syamsyuddin

Sebelumnya diketahui jika Din Syamsuddin dilaporkan oleh sejumlah alumni ITB yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme (GAR) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terkait radikalisme.

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menyebut Din merupakan tokoh Islam moderat yang tidak perlu dipertanyakan.

Twitter/@mohmahfudmd ©2021 Merdeka.com

"Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis," tulis Mahfud MD.

Mahfud menyebut, Din merupakan tokoh kritis yang pendapatnya harus didengar. Terlebih lagi, ia juga mengaku kenal baik dengan sosok Din. Ia juga menyebut kerap melakukan diskusi bersama dengan Din Syamsuddin. Lebih lanjut, Mahfud menyebut jika Din merupakan sosok yang kritis bukan radikalis.

"Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kpd Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan sj, namanya ada orng minta bicara utk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tdk menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu," pungkasnya.

Fahri Hamzah Komentari Cuitan Mahfud MD

Twitter/@Fahrihamzah ©2021 Merdeka.com

Melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, ia pun menanggapi cuitan Mahfud yang membahas soal Din. Menurutnya, cara pemerintah melihat suatu persoalan harus diperbaiki dan tidak dipersonalisasi. "Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak din dan pak itu atau pigai dan abu janda...ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?," komen Fahri. Menurut Fahri, keadaan negara saat ini justru kerap memfasilitasi keributan yang terjadi. Fahri menilai, pemerintah terlihat selalu memihak yang justru akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat."Prof,Negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal2 gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya. Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona," tambahnya.

Saran Fahri

Lebih lanjut, Fahri menyebut jika negara sebenarnya akan damai jika pemerintah berhenti untuk memfasilitasi keributan hal yang remeh temeh di media sosial. "Prof, jika negara berhenti memfasilitasi pertengkaran remeh temeh soal percakapan whatsapp dan media sosial, soal anonim memfitnah dan dua tiga individu saling serang di dunia maya, maka damailah negeri ini.  Negeri demokrasi memang bising karena bebas, yg penting negara adil," kata Fahri. Di cuitannya yang lain, Fahri mengatakan jika sudah sepatutnya negara atau pemerintah tampak adil. Ia menyebut, negara harus memfasilitasi kebebasan warga negara untuk berdialog atau perang pendapat sepanas apapun. Tetapi, negara juga harus menjaga diri untuk tetap berada di tengah-tengah dan tidak memihak.

Fahri: Asalkan Istana Tidak Bikin Gaduh, Rakyat Tahu Batas

Yang terakhir, Fahri Hamzah mengatakan jika pemerintah tak bikin gaduh maka rakyat akan tahu batas. Sebab, menurutnya, pemerintah memiliki efek yang luar biasa.

Twitter/@Fahrihamzah ©2021 Merdeka.com

"Terakhir prof, asalkan istana tidak ikut bikin gaduh, raykyat lebih tau batas. Percayalah, rakyat tak seberapa akibat keributannya. Tetapi pemerintah punya efek yg luar biasa. Mari kita mulai menata ruang pikiran publik. Pandemi, krisis ekonomi, bencana dll kita hadapi bersama," pungkasnya.