Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Kamis (14/1) lalu. Hal ini menyusul dari banyaknya lokasi di Provinsi Kalsel yang terdampak banjir.

Hal itu seolah mengingatkan dengan berbagai bencana yang datang silih berganti. Bukan tanpa alasan, manusia lah yang sepatutnyaintrospeksi diri.

Berdasarkan data yang dihimpun, Provinsi Kalsel cenderung selalu mengalami bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan setiap tahunnya. Kunjungan Jokowi ke lokasi bencana dianggap tak menyelesaikan masalah.

Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Data Lahan Kalsel Makin Menyusut

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir, hanya ada 3 kabupaten/kota yang aman.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan kali ini disebabkan karena lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

33 Persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kini, lahan yang tersisa hanya berkisar di angka 29 persen.

"Sisa lahan hanya 29 persen," ungkap Kisworo.

Banjir Terparah

Kunjungan Presiden Jokowi untuk meninjau banjir di Kalimantan Selatan pada Senin (18/1) menimbulkan sejumlah reaksi. Kisworo menilai, kunjungan Jokowi tersebut tak membuahkan hasil maksimal lantaran tak mengusut tuntas akar masalah banjir.

Ia juga menuturkan, awal tahun ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi di Kalsel.

"2006 Kalsel pernah banjir besar juga tapi tidak separah ini. Ini terparah, bukan salah hujan. Sekarang kalau musim hujan, banjir. Musim kering, karhutla," ujarnya.

Banjir Memakan Korban Jiwa

Hingga saat ini, banjir di Kalsel telah memakan jiwa hingga mencapai 15 orang.

"Terdapat korban meninggal dunia total sebanyak 15 orang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan tertulis, Senin (18/1).

Raditya juga menuturkan, sebanyak 10 kabupaten dan kota terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Batola.

Kebakaran Kalsel di Musim Kemarau

Menjelang akhir tahun lalu, Kalsel terpantau mengalami kebakaran hutan hebat. Dilansir dari Liputan6, titik panas atau hot spot yang menjadi pemicu terus meluas hingga mencapai angka 185.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Sahruddin menjelaskan, salah satu penyebabnya ialah ulah masyarakat setempat yang nekat membakar lahan pascapanen.

"Pascapanen ini yang kita waspadai. Masyarakat kadang membakar lahan dengan cara dibakar meski tindakan ini terus kami ingatkan untuk tidak dilakukan. Selain itu, lahan-lahan tidur yang tidak difungsikan juga rawan muncul titik api," ujarnya.

Upaya Meminimalisir Bencana

Kendati demikian, data BNPB menunjukkan, kebakaran hutan yang terjadi di Tanah Air secara umum terbilang terus mengalami penurunan. Hal ini tak lain merupakan suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara Pemerintah, masyarakat setempat, dan para pemangku kepentingan.

"Per November 2020, luas cakupan wilayah karhutla mendekati 300 ribu hektar atau menurun hingga 81 persen bila dibandingkan tahun lalu, yakni 1,6 juta hektar," kata Doni dalam webinar Kaleidoskop Kebencanaan 2020 yang disiarkan di youtube BNPB, Selasa (29/12).

Doni pun mengapresiasi daerah-daerah yang terbukti telah meminimalisir potensi Karhutla, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan tak terkecuali dengan Kalimantan Selatan.