Merdeka.com - Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat komisaris baru di perusahaan BUMN mendapat sorotan publik. Sebab, komisaris yang diangkat merupakan relawan Jokowi saat maju pemilihan presiden 2019. Dia adalah Kristia Budiarto atau Antonius Kristia Budiarto dikenal sebagai Kang Dede alias @kangdede78 atau Dede Budhyarto.

Bukan hanya Krstia Budiarto, ada beberapa relawan Jokowi lain yang juga menempati kursi empuk perusahaan BUMN. Masuknya para relawan ini sontak saja mendapat kritikan dari beberapa pihak. Mereka menilai Kementerian BUMN tidak profesional.

Terlebih lagi muncul isu bahwa relawan yang menjadi komisaris merupakan titipan Presiden Jokowi.

Menteri Erick Thohir soal Komisaris Titipan

Penunjukkan relawan Jokowi menjadi komisaris BUMN menuai pro dan kontra dari sebagian pihak. Relawan yang diangkat komisaris BUMN ramai disebut titipan dari Presiden Jokowi. Menanggapi isu itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pengangkatan komisaris di seluruh BUMN merupakan upaya untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan program perusahaan bisa berjalan.

"Saya juga titipan. Contoh kenapa kita angkat Pak Amien (Sunaryadi), kita angkat sebagai Komut PLN, backgroundnya KPK, BPKP, itu untuk memberikan kepercayaan. Pak Agus Marto, mantan Gubernur BI mau membantu BNI," ujar Erick dalam video yang diunggah akun Karni Ilyas Club, ditulis Minggu (1/11).

Dia menjelaskan, BUMN dibentuk oleh negara, sehingga yang bisa mengubah ketentuan BUMN ialah undang-undang. Dengan demikian, keputusan membolehkan komisaris memiliki jabatan rangkap juga menjadi hak pemerintah, apalagi jika melibatkan tokoh perwakilan pemerintah.

Kritik dari PKS

Masuknya relawan Jokowi menjadi komisaris di perusahaan BUMN menjadi catatan khusus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pengangkatan relawan menjadi komisaris BUMN bertentangan dengan semangat dan menyehatkan BUMN. Keberadaan relawan dan timses disebut bakal memberatkan reformasi di BUMN.

"Terbukti return on equity (RoE) 10 BUMN terbesar kita masih diangka 2% yang jauh di bawah standar sehat," kata Mardani melalui pesan singkat, Selasa (3/10).

Mardani pun mempertanyakan keikhlasan relawan dan timses memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 lalu. "Sekali lagi ini menyedihkan. Plus juga menjadi tanda tanya bagi para relawan dan tim sukses yang mengatakan akan ikhlas memenangkan Jokowi," ucapnya.

Demokrat Minta BUMN Diisi Profesional

Tak hanya PKS, Partai Demokrat juga mengkritik penunjukkan relawan Jokowi Krstia Budiarto sebagai komisaris BUMN. Demokrat meminta BUMN mempertimbangkan profesionalitas figur sebelum ditunjuk menjadi komisaris.

Apalagi, BUMN sebagai lembaga bisnis negara yang seharusnya diisi oleh orang-orang profesional. Jangan hanya untuk kepentingan politik dan segelintir golongan.

"Memang pengangkatan komisaris adalah otoritas menteri BUMN sebagai pemegang mandat saham merah putih, namun sebaiknya mempertimbangkan profesionalitasnya karena BUMN adalah sebagai penyumbang fiskal bagi negara," kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeronkepada merdeka.com, Selasa (3/10).

Herman tak ingin pejabat tinggi di BUMN diisi orang-orang yang bukan sesuai kriteria. Maka dari itu, ia akan membuat merit sistem untuk orang-orang yang ingin diangkat jadi komisaris maupun direksi BUMN.

"Saya juga akan usulkan kriteria dan merit sistem terkait dengan jabatan direksi dan komisaris dalam revisi UU BUMN," tandasnya.

Relawan Jokowi yang jadi Komisaris BUMN

Bangku komisaris BUMN bukan hanya diduduki oleh Kristia Budiarto yang baru-baru ini diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pelni. Sebelumnya beberapa nama relawan telah menempati kursi empuk komisaris BUMN. Di antaranya,

1. Viktor S Sirait Komisaris PT Waskita Karya2.Eko Sulistyo Komisaris PLN3. Dyah Kartika Rini Komisaris PT Jasa Raharja4. Rizal Malarangeng Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia5. Andi Gani Nena Wea Komisaris PT Pembangunan Perumahan