Follow
Profil
Thaksin Shinawatra
Thaksin Shinawatra adalah seorang politikus dari Thailand. Thaksin menjadi Perdana Menteri Thailand dari tahun 2001 hingga 2006 dan merupakan Ketua Partai Thai Rak Thai yang popular di Thailand. Thaksin lahir di Desa Sankamphaeng, Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara pada tanggal 26 Juli 1949. Ayahnya adalah seorang pedagang di pasar. Thaksin memulai studinya dengan masuk Monfort College di Kota Chiang Mai. Karena usianya yang berlebih saat masuk pertama kali maka dengan terpaksa dia langsung masuk ke kelas III.
Meskipun dikenal sebagai murid yang pandai, tetapi Thaksin sama sekali bukan seorang kutu buku. Setelah menamatkan sekolah menengah atas (SMA), Thaksin masuk ke Akademi Kadet Polisi dari angkatan di Kelas 26 dan lulus tahun 1973 dengan nilai yang terbaik dan menjadi seorang polisi. Setahun kemudian, dia memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk mengambil gelar S-2 untuk jurusan peradilan (Criminal Justice) di Eastern Kentucky University (Amerika Serikat) dan lulus tahun 1975. Tahun 1978, dia kembali ke Amerika Serikat untuk mengambil S-3 di Sam Houston State University. Sewaktu studi inilah Thaksin bertemu dan menikah dengan Potjamarn Damapong dan mulai belajar komputer.
Sekembalinya ke Thailand, Thaksin meneruskan karirnya di kepolisian. Disinilah dia mengasah keterampilannya dalam hal komputer. Thaksin membantu dan memodernisasi gudang data (database) kejahatan milik kepolisisan serta mengembangkan penggunaan komputer dalam memproses nomor mobil. Pada tahun 1982, Thaksin bersama isterinya mendirikan perusahaan komputer. Perusahaan itu menyewakan komputer kepada instansi-instansi pemerintah dan secara bertahap berkembang menjadi Perusahaan Komputer Shinawatra. Tahun 1987, dalam usia 38 tahun, Thaksin yang berpangkat Mayor Polisi mengundurkan diri dari kepolisian dan fokus ke dunia bisnis.
Usaha yang dibangunnya mulai merambah bidang-bidang baru seperti peralatan signal SOS, radio hiburan untuk digunakan di bus, radio panggil (pager), menjual dan menjadi operator telepon selular, televisi kabel, dan bisnis satelit. Dengan keuletannya, Thaksin pun mampu menjadi orang terkaya di Thailand.
Pada saat pemerintahan Perdana Menteri Chuan Leekpai, Thaksin dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (1994) untuk Partai Palang Dharma. Tahun 1995, dia diangkat menjadi Deputi Perdana Menteri pada pemerintahan Perdana Menteri Nai Banharn Silpa-Archa. Tahun 1997, Thaksin kembali diangkat menjadi Deputi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Perdana Menteri Chavalith Yongchaiyudh. Pada tahun 1998, Thaksin mendirikan partainya sendiri yang diberi nama Thai Rak Thai ("Rakyat Thai Mencintai Sesama Rakyat Thai"). Pada pemilihan umum 6 Januari 2001, partai yang dipimpin oleh Thaksin keluar sebagai pemenang. Dia pun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pada 9 Februari 2001.
Sayangnya pemerintahan yang dipimpin oleh Thaksin tidak berjalan mulus. Banyak sekali kritikan hingga konflik antar partai yang terjadi. Seperti konflik antara dirinya dan Partai Thai Rak Thai (TRT) dengan tiga partai oposisi besar (Partai Demokrat, Partai Chat Thai, dan Partai Mahashon). Konflik ini bermula dari kekecewaan kaum kelas menengah pada kepemimpinannya yang dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Dimotori antara lain oleh pengusaha penerbitan pers Sondhi Limthongkul yang membentuk aliansi anti-Thaksin bernama Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD).
Sejak Desember 2005, mereka menggelar berbagai aksi demonstrasi. Gelombang unjuk rasa di Bangkok makin marak setelah mantan pemimpin Partai Palang Dharma dan mantan Gubernur Bangkok (Chamlong Srimuang) bergabung dan ikut menuntut Thaksin mundur. Gelombang protes jalanan mencapai puncaknya menyusul terungkapnya kasus penjualan saham perusahaan Shin Corp oleh Phantongtae (anak Thaksin) kepada perusahaan asal Singapura bernama Temasek Holdings, dengan harga 1,9 miliar dollar AS. Dianggap sebagai salah satu aset bangsa bernilai strategis, perusahaan telekomunikasi raksasa milik keluarga Thaksin itu tak seharusnya dikuasai perusahaan asing. Apalagi dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penjualan dari transaksi raksasa yang dilakukan. Thaksin juga dituduh telah menyelewengkan anggaran Negara.
Pada tanggal 19 September 2006 saat Thaksin sedang berada di New York City, AS untuk menghadiri Sidang Umum PBB, sebuah kudeta dilancarkan oleh militer yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Thailand, Jend. Sonthi Boonyaratkalin dan menguasai ibu kota Bangkok. Di Wisma Pemerintah, sekitar 50 tentara memerintahkan sekitar 220 polisi di kompleks itu untuk meletakkan senjata mereka. Pasukan-pasukan juga mengepung stasiun satelit penerima Thaicom yang stasiun televisi pemerintah, Saluran 11. Pagi harinya, 20 September, tank-tank dan kendaraan-kendaraan militer yang dipersenjatai dengan senapan-senapan mesin ditempatkan di Wisma Pemerintah, Plaza Kerajaan dan satuan-satuan pemerintah di sepanjang Rajdamnoen Avenue. Kudeta tahun 2006 ini berhasil menggulingkan pemerintahan Thaksin. Namun, sekutu Thaksin masih berjuang keras agar Thaksin tetap menjadi perdana menteri. Pada tahun 2008 demonstrasi kembali terjadi. kelompok anti-Thaksin memblokade bandara yang berujung dengan kekerasan. Pada tahun 2009, pemerintahan yang dipimpin oleh Thaksin benar-benar jatuh. Pada bulan Februari 2010, Mahkamah Agung menyita harta Thaksin sebesar $ 1,4 miliar dan membekukan aset-asetnya karena dia telah berstatus buron.
Riset dan Analisa: Fathimatuz Zahroh