Merdeka.com - Carut marut masalah IM2 belum juga menemui kata selesai. Menurut pakar, hanya Menkominfo yang berhak putuskan salah tidaknya masalah IM2.

Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan pihak yang paling berwenang menentukan apakah Indosat dan IM2 melanggar UU Telekomunikasi No. 36/1999.

Dian Andriawan, Dosen Pascasarjana FH Trisakti, mengatakan kesesatan hukum bila regulator telah menyatakan secara resmi tidak bersalah, tetapi ketentuan pidananya terus berlanjut.

"Bila ada kesesatan hukum, maka pelaku atau tersangka otomatis tidak dianggap bersalah," ujarnya dalam lanjutan sidang kasus IM2 di Pengadilan Tipikor, Kamis (23/5).

Menurut dia, Lex specialis pidana korupsi di bidang telekomunikasi adalah UU Telekomunikasi.

Menurut dia, ada pelanggaran atau tidak merupakan wewenang kementerian yang mengurusi bidang tersebut, dalam hal ini Kemenkominfo.

Dian melanjutkan berdasarkan ultimum remedium, bila menyangkut ketentuan hukum administratif, maka hukum pidana adalah obat terakhir ketika norma hukum lain tidak mampu lagi menegakkan ketentuan tersebut.

Selain Dian Andriawan, Penasihat Hukum mantan Dirut IM2 Indar Atmanto juga menghadirkan Dani Sudarsono, mantan Deputi BPKP.

Menurut Dani, apabila IM2 harus membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, maka harus ada official assasment (tagihan) dari Menkominfo untuk membayar BHP kepada IM2 disertai nilai uang yang ditagihkan.

"Sebagai mantan orang BPKP, saya hanya ingin melindungi BPKP. Dalam kasus IM2, mereka menggunakan standar audit yang mana? Untuk memeriksa kerugian negara, ada standarnya berdasarkan UU No. 15/2004," tuturnya.

Menurut dia, BPKP seharusnya tidak langsung percaya data dari penyidik, dan ada pemeriksaan ke objek yang disalahkan. "Penanggung jawab auditee harus ditanya," katanya.