Merdeka.com - Tim pengacara Twitter akhirnya resmi menggugat Elon Musk. Gugatan yang dilayangkan Twitter itu guna menindaklanjuti kesepakatannya membeli perusahaan media sosial sebesar USD 44 miliar.

Gugatan itu telah diajukan di Delaware Court of Chancery pada hari Selasa, (12/7). Dilaporkan CNN, Rabu (13/7), pengacara Musk menuduh bahwa Twitter telah melanggar beberapa ketentuan dari kesepakatan itu. Ia menyatakan perusahaan menahan data yang diminta Musk untuk mengevaluasi jumlah bot dan akun spam di platform.

Tudingan itu pun akhirnya direspons oleh Tim hukum Twitter. Menurut kuasa hukum Twitter, upaya penghentian Musk "tidak valid dan salah," mengklaim bahwa Musk sendiri telah melanggar perjanjian dan menuntut agar dia menindaklanjuti kesepakatan itu.

"Pada April 2022, Elon Musk menandatangani perjanjian merger yang mengikat dengan Twitter, berjanji untuk menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan kesepakatan," tulis pengaduan tersebut.

"Sekarang, kurang dari tiga bulan kemudian, Musk menolak untuk menghormati kewajibannya kepada Twitter dan pemegang sahamnya karena kesepakatan yang dia tandatangani tidak lagi melayani kepentingan pribadinya," tulis pengaduan itu lagi.

Twitter menyewa firma hukum yang berbasis di New York, yakni Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP. Pihak pengacara Twitter mengatakan akan mendaftarkan gugatannya itu di Delaware Court of Chancery pada pekan depan. Hal itu seperti dilaporkan Gadget360, Selasa (12/7).

Dari sisi Musk pun nampak sudah bersiap dengan gugatan Twitter tersebut. Musk sudah menyiapkan lawyer untuk ‘bertarung’ dengan Twitter. Ia akan diwakili oleh firma hukum Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Langkah Twitter ini sudah diungkapkan oleh ketua dewan Twitter, Bret Taylor melalui kicauannya.

Seperti diketahui, keputusan Elon Musk membatalkan pembelian Twitter karena perusahaan dianggap membuat pernyataan menyesatkan atas jumlah bot spam yang ada di platform-nya. Menurut pengacara Elon, Mike Ringler, Twitter juga terkadang mengabaikan permintaan bos Tesla tersebut.

"Twitter juga terkadang mengklaim telah mematuhi permintaan Musk, sambil memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak dapat digunakan oleh Elon Musk dan timnya," tutur Mike seperti dikutip dari NPR.