Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sofyan Djalil: Tak ada alasan mengutip BHP Frekuensi dari IM2

Sofyan Djalil: Tak ada alasan mengutip BHP Frekuensi dari IM2 Sofyan Djalil dalam sidang kasus IM2 dan Indosat. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Sidang kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi oleh IM2 dan Indosat yang merugikan negara hingga Rp 1,3 triliun dilanjutkan kembali.

Kali ini, yang dihadirkan sebagai saksi ahli adalah anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, mantan Menkominfo Sofyan A. Djalil, Dosen FH Universitas Trisakti Dian Andriawan dan ahli analisa keuangan yang juga mantan Kepala BPKP Jawa Barat Dani Sudarsono.

Dalam kesaksiannya, Sofyan A. Djalil yang merupakan pejabat Menkominfo pada saat lelang 3G 2005 mengatakan terdapat persoalan besar di 3G, yaitu dari 60 MHz, sudah 55 MHz diberikan kepada sejumlah pihak, sedangkan operator yang memiliki pelanggan besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL belum mendapatkan frekuensi di pita 2,1 GHz.

"Maka saya menatanya melalui lelang seperti yang dilakukan di negara lain, yang mana yang bayar lebih besar dialah yang menang. Dan yang boleh ikut lelang adalah operator sebagai penyelenggara jaringan yang berjumlah 11 perusahaan, bukan penyelenggara jasa seperti IM2," ujarnya, Kamis (16/5).

Sofyan mengungkapkan dulu operator malah tidak membayar saat dialokasikan frekuensi, dan baru membayar bila sudah membangun base transceiver station (BTS).

Pemenangnya adalah Telkomsel, Indosat, dan XL. Bagi negara bukan harganya, tetapi mekanismenya secara transparan dan kompetitif. Ketiga pemenang diwajibkan membayar up front fee hanya sekali saja. Setiap tahun ada annual fee atau biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

Sofyan menuturkan UU Telekomunikasi mengatakan operator wajib membuka jaringan kepada penyedia jasa untuk penyelenggaraan layanan multimedia.

"Operator wajib bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak boleh digunakan sendiri agar pihak ketiga bisa mendapat kesempatan berbisnis, sedangkan penggunaan frekuensi pun bisa lebih optimal," katanya.

Sofyan mengungkapkan lebar frekuensi 3G terbatas, yaitu hanya 60 MHz, sehingga tidak banyak perusahaan yang bisa memanfaatkannya.

Selain itu, tambahnya, tidak semua perusahaan bisa menjadi penyelenggara jaringan, karena sangat mahal. Berdasarkan data perusahaan masing-masing, capital expenditure (capex) Telkom mencapai USD 2 miliar atau Rp 19 triliun dan Indosat USD 900 juta atau Rp 8,7 triliun.

Sofyan mengungkapkan dalam lelang, IM2 bukan operator jadi tidak berhak ikut lelang, jadi tak ada alasan bagi negara meminta pembayaran BHP dari IM2, dan juga ke ISP-ISP lainnya, karena sudah dibayarkan oleh operator.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi sinyal frekuensi Indosat Mega Media (IM2) mencapai Rp1,3 triliun. Hitungan tersebut berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor negara.

Dalam kasus dugaan korupsi sinyal frekuensi tersebut, jaksa telah menetapkan menetapkan mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto, mantan Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam, Indosat dan IM2 sebagai tersangka.

(mdk/dzm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Punya Ratusan Mobil Mewah, Ini Pekerjaan Sultan Ibrahim Iskandar Sebelum Dinobatkan Jadi Raja Malaysia

Punya Ratusan Mobil Mewah, Ini Pekerjaan Sultan Ibrahim Iskandar Sebelum Dinobatkan Jadi Raja Malaysia

Bloomberg pernah menulis bahwa Sultan Ibrahim juga memiliki seperempat saham U Mobile, sebuah provider terbesar di Malaysia.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas

Sidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas

Dewas KPK mengungkapkan Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?

Usai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?

Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya
Persiapan Pertamina Hadapi Mudik Lebaran 2024 Lebih Baik Dibanding Tahun Sebelumnya, Begini Layanan Diberikan

Persiapan Pertamina Hadapi Mudik Lebaran 2024 Lebih Baik Dibanding Tahun Sebelumnya, Begini Layanan Diberikan

Pada cuti lebaran tahun ini Pertamina juga menyiagakan Call Center 135 yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan BBM mendadak.

Baca Selengkapnya
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Belum Punya SIM

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Belum Punya SIM

Sopir truk diketahui berusia 18 tahun dan tidak memiliki SIM

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ini Aktivitas Pelanggan Indosat saat Libur Akhir Tahun

Ini Aktivitas Pelanggan Indosat saat Libur Akhir Tahun

Tercatat terjadi lonjakan trafik data harian sebesar 8,9 persen dibandingkan rata-rata hari normal.

Baca Selengkapnya
Data BPS: Impor Beras 2023 Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir, Didominasi Jenis Beras Patahan

Data BPS: Impor Beras 2023 Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir, Didominasi Jenis Beras Patahan

Sebanyak 2,7 juta ton yang diimpor berjenis beras patahan.

Baca Selengkapnya