Merdeka.com - Ramai persoalan petisi online gara-gara kebijakan tarif internet Telkomsel yang dirasa terlalu berat di kawasan Indonesia Timur, akhirnya membuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bertindak.

Sebelumnya, menurut anggota BRTI, Rolly Rochmad Purnomo, persoalan tersebut sudah didiskusikan di internal BRTI. Salah satu opsinya adalah dengan memanfaatkan dana Universal Service Obligation (USO).

Namun, penggunaan dana USO belum tentu juga dipakai sebagai cara untuk mensubsidi tarif yang kemahalan.

Nah, tadi pagi, Selasa (28/07), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, BRTI, dan Telkomsel melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta.

Hasilnya, menurut anggota BRTI, I Ketut Prihadi Kresna, pemerintah masih mengkaji kemungkinan yang terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Kami masih melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat dan dunia usaha. Agar supaya dunia usaha juga tidak merugi dan masyarakat juga tidak terlalu terbebani," ujarnya.

Persoalan ini juga mencuri perhatian pakar telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah dan BRTI mengatur tarif internet atau layanan data operator.

Pasalnya, kata dia, gerak gerik operator telekomunikasi saat ini sedang berusaha menaikkan harga yang ujungnya tidak terjangkau bagi masyarakat bawah.

"Sebab saya melihat, diam-diam operator berusaha menaikkan harga, yang membuat tarif internet kian tidak terjangkau bagi masyarakat bawah, apalagi ada pembedaan harga untuk wilayah Indonesia timur," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat.

Dirinya pun menyarankan agar pemerintah perlu secara terbuka mengevaluasi total aturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen) Nomor 8 tahun 2006 tentang Interkoneksi.

"Pemerintah perlu secara terbuka mengevaluasi total aturan Permen Nomor 8 tahun 2006 tentang Interkoneksi, karena dari kondisi yang ada, ternyata hanya 1 operator yang diuntungkan saja, sementara semua operator dalam posisi merugi. Pemerintah dan BRTI perlu berdiri menyelamatkan industri, bukan hanya menghidupkan satu operator yang angka interkoneksinya dipakai sebagai acuan," katanya.