Merdeka.com - Kerjasama Telkom dengan SingTel tentang pengembangan e-Goverment, dan pusat data yang berada di Singapura menuai kontroversi. Pasalnya, berdasarkan pernyataan Ketua Indonesia Club, Gigih Guntoro hal itu sama saja membahayakan kedaulatan negara.

Oleh karena itu, kerjasama tersebut patut diwaspadai. Sebab, dalihnya kerjasama itu bertentangan dengan Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Hal itu senada dengan pernyataan pengamat ICT dari Indonesia ICT Institut, Heru Sutadi. Menurutnya, apa yang dilakukan Telkom dan SingTel jelas akan membahayakan kedaulatan bangsa.

"Iya nggak tepat itu. Telkom ini maunya apa sih? Tadinya masyarakat berpikir mereka kerja sama pengembangan e-government untuk garap e-government atau smart country nya Singapura, tapi ternyata garap e-government Indonesia. Kalau begini, akan makin membuat urusan dalam negeri khususnya pemerintahan Indonesia dapat mudah diketahui atau disadap Singapura," katanya saat dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat, Kamis (18/06).

Bahkan menurutnya, Komisaris Telkom harus bertindak dengan segera bubarkan dewan direksi saat ini.

"Ini berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Komisaris harus segera bertindak, bubarkan dewan direksi yang ada sekarang, gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)," ujarnya.

"Menneg BUMN juga jangan main setuju-setuju saja hadiri MoU seperti ini, cepat bertindak, jangan jual NKRI," imbuhnya ketus.